ABSTRAK Nilai-nilai demokrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun daerah sejatinya ialah manifestasi dari adanya perwujudan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah termasuk salah satu upaya demokratisasi yang dijamin dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tentunya setiap penyelenggaraan Pemilukada terdapat beberapa persoalan yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing sehingga dipandang perlu untuk mengakomodir dan mencari penyelesaian khususnya ketika terjadi sengketa hasil Pemilukada. Dinamika kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui Putusan MK atau Peraturan Perundang-undangan. Penyelesaian hasil sengketa mulanya diberikan terhadap MA kemudian beralih menjadi kewenangan MK lalu dimandatkan terhadap Badan Peradilan Khusus yang hingga saat ini belum terbentuk. Maka dari itu, perlu pengkajian secara sistematis dan komprehensif berdasarkan konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi dalam mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada dan Badan Peradilan Khusus. Sehingga dengan demikian tidak terjadi kekaburan hukum yang berhubugan dengan keberadaan Badan Peradilan Khusus sengketa hasil Pemilukada sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sekaligus menemukan design, pengaturan serta efektivitasnya dalam kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kunci : Pemilukada, Hasil sengketa, Badan Peradilan Khusus.


Deskripsi Lain

ABSTRACT Democratic values are an inseparable part of the administration of the life of the nation and state. The momentum of general elections both at the central and regional levels is a manifestation of democracy as stipulated in the constitution. The implementation of regional head elections is one of the democratization efforts guaranteed in Law Number 10 of 2016 concerning Elections for Governors, Regents and Mayors. Of course, in every Pemilukada implementation there are several problems related to each other's interests so it is deemed necessary to accommodate and seek solutions, especially when a dispute over the results of the General Election occurs. The dynamics of the authority to adjudicate disputes over Pemilukada results change from time to time through the Constitutional Court Decisions or Legislation. Initially, the resolution of the dispute results was given to the Supreme Court and then transferred to the authority of the Constitutional Court and then mandated to the Special Judiciary Body, which until now has not been formed. Therefore, it is necessary to have a systematic and comprehensive study based on the constitution. This research uses normative legal research, statutory approaches and conceptual approaches which are expected to be able to contribute solutions in examining legal materials related to Pemilukada and Special Judiciary Bodies. So that in this way there is no legal confusion related to the existence of a Special Judiciary Body for election results disputes as stated in the existing laws and regulations as well as finding its design, regulation and effectiveness in democratic life in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Keywords: Pemilukada, Result of disputes, Special Judiciary Body.

• PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA