ABSTRAK Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang harus mencakup perencanaan, pemanfaatan, menggunakan, melindungi, rehabilitasi, serta merawat ekosistem hutan yang didasarkan pada suatu fungsi dan status kawasan hutan tersebut. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dimana hutan itu sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa. Pemanfaatan hutan pada dasarnya bukan semata-mata merupakan persoalan teknis kehutanan (tanah, air, pepohonan, produksi kayu dan hasil hutan non kayu). oleh kerena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengaturan dalam pengelolaan hutan dan peran suatu lembaga desa dalam pengelolaan hutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian ini dilakukan dengan masud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu, pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pada dasarnya pengelolaan hutan desa oleh lembaga desa (LPHD) sudah jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan berupa PP, Permen, dan peraturan diroktorat jendral. Dalam perakteknya LPHD memiliki kesamaan dalam pembentukannya yang di bentuk oleh peraturan desa. Namun ada perbedaan di ranah pemanfaatan hasil pengelolaan hutan desa. Oleh sebab itu perlu untuk rekonstruksi terhadap LPHD dalam penyelenggaraan. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Pengelolaan Lingkungan Hutan, Oleh Lembaga Desa, Untuk Kesejateraan Masyarakat.


Deskripsi Lain

ABSTRACT Forest management is a forestry activity which must include planning, utilization, use, protection, rehabilitation and maintenance of forest ecosystems based on a function and status of the forest area. Forest management is carried out based on a forest management unit, namely a forest management area in accordance with its main function and designation which can be managed efficiently and sustainably. Where the forest itself is one of the natural resources that provide multipurpose benefits that are absolutely needed by humans at all times. Basically, forest utilization is not merely a technical issue of forestry (land, water, trees, timber production and non-timber forest products). Therefore, this research was conducted to find out about the regulation in forest management and the role of a village institution in forest management in order to prosper the community. The research method used is normative, this research is carried out with the aim of providing legal arguments as the basis for determining whether an event is true or false and how should the incident according to law. The research approach used is a statutory approach (Statute Approach) , namely, an approach that uses legislation and regulations. These results indicat that the panagemen forest village by village organizations (LPDH) already clearly regulated through legislation such as PP, Permen and general direltorat regulations. In practice, the LPHD has similarities in its formation which is shaped by village regulations. However, there are differences in the realm of utilization of village forest management products. Therefore it is necessary for the reconstruction of LPHD in its implementation. So that it can improve people's welfare. Keywords: Forest Environmental Management , By Village Institutions, For Community Welfare.

• PENGELOLAAN LEMBAGA HUTAN OLEH LEMBAGA DESA DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN