Kawasan dasar laut internasional merupakan warisan bersama umat manusia yang harus dijaga dan dikelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia. Pertanggung jawaban negara atas kerusakan yang di timbulkan akibat eksplorasi dan eksploitasi negara sponsor dan kontraktor menjadi permasalahan di dalam hukum internasional mengingat status dan kepemilikan kawasan dasar laut internasional dimiliki oleh seluruh umat manusia. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengatahui sejauh mana pertanggung jawaba negara terhadap kerusakan lingkungan di kawasan dasar laut internasional dan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa apabila negara sponsor dan kontraktor tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkunga di kawasan dasar laut internasional. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dan menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan prosedur pengumpulan bahan hukum berbasis keperpustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa lazimnya negara sponsor dari negara maju tidak ingin bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi namun negara sponsor mengebebankan pertanggung jawab negara kepada pihak kontraktor sebagai pihak pengelola dan untuk prosedur penyelesaikan sengketa dari permasalahan dasar laut ITLOS dapat memberikan tindakan sementara (Provisional measures) dan membentuk kamar sengketa dasar laut untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di kawasan dasar laut internasional.


Deskripsi Lain

The international seabed area is a common heritage of humankind that must be preserved and managed as best as possible for the welfare of all human beings in the world. State liability for the damage caused by exploration and exploitation of sponsor and contractor countries is a problem in international law considering the status and ownership of the international seabed area is owned by all mankind. So that the purpose of this study is to find out the extent of State liability for environmental damage in the international seabed and to know the dispute resolution procedure if the sponsoring and contractor countries are not responsible for environmental damage in the international seabed area. This research method is juridical normative and uses a statutory approach and a conceptual approach with library-based legal material collection procedures. The results of this research are that usually the sponsoring countries from developed countries do not want to be responsible for the environmental damage that occurs, but the sponsoring countries impose the state State liability on the contractor as the managing party and for the procedure for resolving disputes from seabed problems ITLOS can provide temporary measures (Provisional measures). ) and establish a seabed dispute room to resolve environmental problems in the international seabed area.

• PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PEMANFAATAN MINERAL DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL