Secara teoritis ,kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat jika dibandingkan dengan kedudukan lain karena Presiden selain menjabat sebagai kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus memegang kekuasaan militer.Hal ini dikatakan wajar karena sistem presidensilal dimaksudkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Presiden dapat dimakzulkan dalam jabatannya jika memang terbukti sacara sah melakukan pelanggaran hukum. Dalam mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat . Ada banyak cara untuk mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan negara,yakni dengan mekanisme pembatasan masa jabatan ,pengawasan atau an extra ordinary legislative chek, dan pemakzulan dari jabatan. Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 menjelaskan bahwa alasan pemberhentian Presiden adalah alasan sungguh-sungguh melanggar haluan negara dalam tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pemakzulan ini juga melibatkan peran dan fungsi DPR ,MK dan MPR . Mekanisme proses persidangan Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum pada persidangan MK ataupun Persidangan Istimewa MPR (quasi-political court) memberikan peluang dengan memberikan hak jawab Presiden dalam mempertanggungjawabakan perbuatannya. Dalam hak jawab ini membutuhkan sebuah pengaturan agar hak jawab ini tidak terlihat seperti sebuah pernyataan formalitas pembelaan dan pertanggungjawaban. Hak jawab juga membutuhakan kejelasan terkait mekanisme dalam etika penyelenggaraan negara di Indonesia. Kata Kunci : Hak Jawab Presiden ,Pemakzulan Presiden ,Etika Penyelenggaraan Negara .


Deskripsi Lain

Based on theoretically, the position of the president in the presidential government system is very strong when compared to other positions because the President besides serving as head of state also serves as head of government as well as holds military power. This is reasonable because the presidential system is intended to create a government that is relatively stable within certain periods of time. The President can be impeached in his position if it is proven legally that he has violated the law. In control, the mechanism is carried out by the House of Representatives. There are many ways to control the run of state government power, namely by limiting the term of office and monitoring mechanisms or an extraordinary legislative chek and impeachment. Article 4 (four) in Statutes People's Consultative Assembly Number III/MPR/1978 explained that the reasons for dismissing the President are reasons that have violated the direction of the state in the President's duties as Head of Government. This impeachment also involves the House of Representatives, People’s Consultative Assembly, and Constitutional Court of Indonesia. The trial process mechanism for the President who is suspected of have violated the law at the Constitutional Court trial or the People’s Consultative Assembly, Special Session or quasi-political court provides an opportunity by giving the President the right to be accountable. This right of responsibility requires an arrangement so that this right of responsibility does not look like a formal statement of defence and accountability. This right of responsibility also requires clarity regard mechanisms in the ethics of state administration in Indonesia. Keywords: The President's Right of Reply, Dismissal of the President, Ethics of State Administration.

• HAK JAWAB PRESIDEN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF PASAL 7B AYAT(5)DAN AYAT(7)UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945