Rehabilitasi mengandung pengertian kegiatan pemulihan yang terintegrasi mengolah, baik fisik, mental dan sosial sehingga mantan pecandu narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pecandu narkotika menurut “UU Narkotika ini di satu sisi adalah pelaku tindak pidana Tindak Penyalahgunaan Narkotika yaitu adanya ketentuan Narkotika UU "yang mengatur tentang pidana penjara yang diberikan kepada penyalahguna narkotika di kemudian hari, tetapi pada Disisi lain dapat dikatakan bahwa, Seorang pecandu narkotika “adalah korban yang ditunjukkan oleh ketentuan bahwa seorang pecandu narkotika dapat dijatuhi hukuman "rehabilitasi. Artinya bahwa hukum di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelakunya tindak pidana, dan sebaliknya menjadi korban dari perbuatan melawan hukum narkotika penyalahgunaan. Kemudian dalam Pasal 127 ayat (3) tentang bukti bahwa tergugat adalah a korban penganiayaan yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial tidak bisa dibuktikan. Selanjutnya terkait kewenangan hakim pada Pasal 103 yang memeriksa kasus narkotika, hakim memutuskan untuk mengabaikan terkait keputusan fungsi rehabilitasi Nomor 14 / Pid.B / 2014 / PN.Bkl. dan keputusan Nomor 185 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bkl.


Deskripsi Lain

Rehabilitation contains the meaning of an integrated recovery activity process, both physically, mentally and socially so that former narcotics addicts can return to carry out social functions in community life. Narcotics addicts according to "this Narcotics Law on the one hand are perpetrators of criminal acts of narcotics abusers, namely the existence of the provisions of the Narcotics Law" which regulates imprisonment given to narcotics abusers later, but on the other hand it can be said that, A narcotics addict "is a victim is indicated by the provision that a narcotics addict can be sentenced to" rehabilitation. This means that the law, on the one hand, still considers narcotics addicts as perpetrators of criminal acts, and on the other hand, they are victims of perpetrated narcotics abuse. Then in Article 127 paragraph (3) regarding proof that the defendant is a victim of abuse who is obliged to undergo medical and social rehabilitation cannot be proven. Furthermore, related to the authority of judges in Article 103 who examine narcotics cases, the judge decides to ignore the related rehabilitation function decision Number 14 / Pid.B / 2014 / PN.Bkl. and decision Number 185 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bkl.

• Perancangan dan Implementasi Program Aplikasi Ujian Masuk Seleksi Program Minat & Prestasi Universitas Trunojoyo
• Analisis Penerapan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan)
• Deteksi Citra Berwarna Menggunakan Kombinasi Matrik Mask Delapan Arah dan Threshold
• Pengaruh faktor-faktor pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Perusahaan Daerah Air minum Cabang Bangkalan di Kabupaten Bangkalan
• ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN