ABSTRAK Spam merupakan suatu kegiatan mengirimkan informasi sampah yang tidak dibutuhkan oleh penerima. Spam sifatnya berisi hal komersial, menawarkan sesuatu yang menarik atau penawaran barang dan jasa. Apabila user mendapatkan atau menerima spam, maka akan terasa mengganggu karena sulit untuk membedakan pesan yang penting dengan spam tersebut. Sehingga pengaturan mengenai tindak pidana spamming di Indonesia perlu di atur secara jelas mengenai tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab spamming ini akan menimbulkan banyak kerugian terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap korban spamming di Indonesia dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan masalah terhadap korban spamming. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperdalam pemahaman tindakan spamming. Kedua, Pendekatan konseptual yang relevan dengan argumentasi hukum memecahkan isu tindakan spamming. Ketiga, Pendekatan kasus dilakukan menganalisis kasus spamming dan kasus yang menjadi putusan pengadilan mengenai tindak pidana spamming. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hukum terhadap korban spamming di Indonesia belum di atur secara khusus. Sehingga, spamming ini diperlukan untuk diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipidana secara hukum positif indonesia. Perumusan aturan hukum ini dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai payung hukum tindak pidana siber. Kata kunci: spam - spamming - pesan sampah


Deskripsi Lain

ABSTRACT Spam is an activity to send junk information that is not needed by the recipient. Spam is commercial in nature, offers something interesting or offers goods and services. If the user gets or receives spam, it will be annoying because it is difficult to distinguish important messages from the spam . So that the regulation regarding the crime of spamming in Indonesia needs to be clearly regulated regarding the crime. This becomes interesting to research because spamming thiswill cause a lot of harm to the victim. Therefore, this research was conducted to describe the steps of legal protection against victims of spamming in Indonesia and to analyze how legal protection can be used to solve problems against victims of spamming. The research method used is normative juridical. The approaches taken are First, the statutory approach that is carried out uses a statutory approach to deepen the understanding of spamming. Second, the conceptual approach that is relevant to legal argumentation solves the issue of spamming. Third, the case approach is carried out by analyzing spamming cases and cases that become court decisions regardingcrimes spamming. The results of this study indicate that legal protection for victims of spamming in Indonesia has not been specifically regulated. Thus, spamming is required to be specifically regulated in laws and regulations that can be punished legally positively in Indonesia. The formulation of this legal rule can be included in the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) as the legal umbrella for cyber crime. Keywords: spam - spamming - junk messages

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SPAMMING DI INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)