ABSTRAK Equality Before The Law menempatkan warga negaranya sama atau setara dihadapan Hukum hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan UU Pemasyarakatan Pasal 5 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial dan tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, kaya ataupun miskin. Inkonsisitensi penegak hukum seringkali melibatkan masyarakat, yang disebabkan oleh kondisi Lapas dan juga warga binaan yang tidak taat aturan maupun dari oknum-oknum petugas lembaga pemasyarakatan sendiri. Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi terkait aturan bagi narapidana untuk membawa media elektronik kedalam lapas untuk kepentingan pribadi sehingga pelanggaran tersebut mempersentasikan secara jelas bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang oleh petugas dengan pihak yang berkepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekataan undang-undang Statute Approach dan Pendekatan Konseptual Sehingga dari hasil tersebut dapat diambil sebuah argumen untuk memecahkan masalah isu hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ketidakcukupan norma hukum tentang adanya pemberian fasilitas dilembaga pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan yang menentukan adanya persamaan perlakuan dan pelayanan tentunya telah terciderai dengan adanya fasilitas istimewa tersebut. Sehingga pemerintah harusnya tegas mengatur dan menindak lanjuti secara tegas tanpa pandang bulu bagi petugas Lapas yang masih memberlakukan fungsi ganda dan mengatur lebih jelas terkait pengaturan adanya penambahan fasilitas oleh narapidana tanpa membedakan jenis hukumannya.


Deskripsi Lain

ABSTRAK Equality Before The Law places its citizens as equal or equal before the law, this is in accordance with Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in accordance with Article 5 of the Penitentiary Law that everyone has the same rights regardless of social status and without regard to social status. discriminate against race, ethnicity, culture, rich or poor. Inconsistencies in law enforcement often involve the community, which is caused by the condition of prisons and also inmates who do not obey the rules as well as from unscrupulous correctional officers themselves. In connection with the violations that occurred related to the rules for prisoners to bring electronic media into the prison for personal interests so that the violation clearly represented that there was an abuse of authority by officers with interested parties. This study uses a normative legal research method (legal research) with a statutory approach and a conceptual approach so that from these results an argument can be drawn to solve the existing legal issues. The results of this study indicate that the inadequacy of legal norms regarding the provision of facilities in correctional institutions based on the Correctional Law which determines the existence of equal treatment and services has certainly been injured by the existence of these special facilities. So that the government should strictly regulate and follow up firmly indiscriminately for prison officers who still apply dual functions and regulate more clearly regarding the arrangement of additional facilities by prisoners without differentiating the type of punishment.

• PERTENTANGAN ANTARA ASAS OPORTUNITAS DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (PASAL 35 HURUF C UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)
• PEMENUHAN ASAS PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PENGATURAN SANKSI ATAS PENGGUNAAN FASILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
• PENGATURAN PENCALONAN PEJABAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA