Abstrak Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Salah satu tujuana hukum adalah terwujudnya suatu kepastian hukum. Namun hal ini belum betul-betul dapat dirasakan di Indonesia. Beberapa faktor menjadi penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa korupsi terus merajalela di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi termasuk pada kategori tindakan melawan hukum. Yakni suatu perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dan/atau korporasi. Dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukannya bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum tentang keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil dari penelitian ini yakni isi dari memorandum hukum adalah bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai fakta-fakta pada posisi kasus dalam kasus Binahati B. Baeha, kasus tersebut terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan pasca bencana alam nasional (tsunami-Aceh). Dimana bencana tsunami Aceh dan Nias termasuk bencana alam nasional yang ditetapkan oleh presiden dalam perpu yang diikuti dengan terbitnya perpres No. 30 Tahun 2005. Kata Kunci : Negara Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum


Deskripsi Lain

Abstract In the context of amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in the Fourth Amendment in 2002, the concept of a rule of law or "Rechtsstaat" which was previously only listed in the Explanation of the 1945 Constitution, was formulated expressly in Article 1 paragraph (3) which states, "The State of Indonesia is a State of Law." One of the aim of law is the realization of legal certainty. However, this has not been realized in Indonesia. Several factors contribute to this, including a lack of legal awareness from the public. This is one of the reasons why corruption continues to be rampant in Indonesia. Corruption is included in the category of acts against the law. Namely, an act aimed at enriching oneself, benefiting oneself, or other people and / or corporations. By misusing the authority or opportunity or means available to someone, because their position or position can harm the state finances or the economy of the State. This study aims to determine the legal certainty of certain circumstances in Article 2 paragraph 2 of Law No.31 of 1999 which has been amended and replaced by Law no. 20 of 2001. The research method used in this study is normative. The result of this research is that the content of the legal memorandum is that the judgment of the panel of judges does not match the facts in the position of the case in the Binahati B. Baeha case, the defendant committed a criminal act of corruption in a post-national natural disaster (tsunami-Aceh) situation. Where the tsunami disaster in Aceh and Nias is one of the national natural disasters stipulated by the president in a Perpu followed by the issuance of Perpres No. 30 of 2005. Keywords: rule of law, corruption, legal certainty

• ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.sus-TPK/2017/PN MDN)