ABSTRAK Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri telah mengatur mengenai pengembalian tiket pesawat calon penumpang pesawat terbang (refund ticket). Namun, terdapat potensi ketidak jelasan terkait ketentuan mengenai refund ticket yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015. Pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf (f) terdapat keterangan “dan/ atau sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal”. Keterangan itu memunculkan potensi ketidak jelasan / ketidak pastian mengenai berapa besaran yang harus dikembalikan kepada penumpang. Keterangan tersebut tentu dapat membuat penyedia jasa penerbangan bisa bebas menentukan berapa besaran nominal yang dapat dikembalikan kepada calon penumpang yang dimana ketentuan tersebut juga bisa memunculkan ketentuan yang dapat merugikan calon penumpang. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach) serta didukung dengan analisis bahan hukum yang menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak yakni calon penumpang dan maskapai penerbangan harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015, apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh maskapai penerbangan maka perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi apabila kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015 maka perjanjian batal demi hukum. Yang dapat menentukan nominal yang dikembalikan kepada calon penumpang hanya pihak maskapai penerbangan. Kepastian hukum pada Pasal 10 ayat 2 huruf (f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 terletak pada nominal pengembalian yang tidak boleh kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari tarif dasar, sedangkan ketidak pastian hukumnya terletak pada tidak terdapat dasar yang menjadi acuan calon penumpang mendapat nominal paling sedikit atau lebih dari nominal paling sedikit. Kemudian, baik secara penafsiran sistematis maupun gramatikal, ketentuan “dan/ atau sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal” pada Pasal 10 ayat 2 huruf (f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 berlaku secara menyeluruh untuk keseluruhan isi Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015. Kata kunci: refund ticket, perjanjian, kepastian hukum


Deskripsi Lain

ABSTRACT The Regulation of the Minister of Transportation Number PM 185 of 2015 concerning Standards for Economy Class Passenger Service for Domestic Scheduled Commercial Air Transport has regulated the return of airline tickets for prospective airplane passengers (refund tickets). However, there is potential for uncertainty regarding the provisions regarding ticket refunds regulated in the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 185 of 2015. In the provisions of Article 10 paragraph 2 letter (f) there is a statement "and/or in accordance with the policies of scheduled commercial air transportation business entities". This information raises the potential for uncertainty/uncertainty regarding the amount that must be returned to the passenger. This information can certainly make the flight service provider free to determine how much the nominal amount that can be returned to the prospective passenger, where this provision can also lead to provisions that can harm prospective passengers. This research was studied using normative juridical research methods, with a statutory approach and supported by analysis of legal materials using deductive methods. The results of this study indicate that the parties, namely prospective passengers and airlines, must comply with the Regulation of the Minister of Transportation Number 185 of 2015, if one party does not agree with the policies made by the airlines, the agreement can be canceled, but if the policies made are not in accordance with with the provisions in the Regulation of the Minister of Transportation Number 185 of 2015 then the agreement is null and void. Only the airline can determine the amount that is returned to the prospective passenger. Legal certainty in Article 10 paragraph 2 letter (f) of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 185 of 2015 lies in the nominal return which cannot be less than 10% (ten percent) of the basic rate, while the legal uncertainty lies in that there is no basis for the reference for prospective passengers gets a nominal value of at least or more than the minimum nominal. Then, both in a systematic and grammatical interpretation, the provisions "and/or in accordance with the policies of the scheduled commercial air transportation business entity" in Article 10 paragraph 2 letter (f) of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 185 of 2015 apply as a whole to the entire contents of Article 10 paragraph 2 Regulation of the Minister of Transportation Number PM 185 of 2015. Keywords: Refund ticket, agreement, legal certainty

• PEMBATALAN TIKET OLEH PENUMPANG PESAWAT TERBANG MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 185 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI