ABSTRAK Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya agar terus tumbuh dan berkembang layaknya manusia secara utuh. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh petugas P2TP2A di rumah aman perlu mendapat perhatian yang serius baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan hukum layak ditegakkan mengingat pelaku yang merupakan pekerja sosial anak yang seharusnya melakukan upaya perlindungan, rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual bukan malah menjadi predator anak sehingga akan memperparah efek traumatiknya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual yang mendapati pelecehan seksual oleh petugas rumah aman (P2TP2A). Jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal sengaja dipilih dalam penulisan skripsi ini. Metode ini mempunyai konsep berupa apa yang tertuang secara tertulis dalam dalam peraturan perundang-undangan Sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah diadakan penelitian ini, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Petugas P2TP2A dapat melalui pemberian sanksi hukum pidana, yaitu melanggar Pasal 76E atau 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana ketentuan sanksi pidananya terdapat pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 81 dan pasal 82. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. P2TP2A, Rumah Aman.


Deskripsi Lain

ABSTRAK Children are the natio's generation whose existence just be preserved and protected in order to continue to grow and develop like humans as a whole. Cases of sexual violence against children committed by P2TP2A officers at safe houses need seriois attention from parents, the commumityAnd the government. Legal protection is enforceable considering the perpetrator who is supposed to take care of protection, rehabilition or recovery of child victims ofsexual violence is not a child predator so that it will exacerbate the traumatic effect. In this paper, we will discuss in depth how the legal protection for child victims of sexual violence who encounter sexual harassment by safe house officer (P2TP2A). Safe house This type of juridical normative research or also known as doctrinal research was deliberately chosen in the writing of this thesis. This method has a concept in the form of what is stated in writing in statutory regulations whole the legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials. After this research was conducted, the legal protection of child victims of sexual violence by P2TP2A officers. Can be througtlh the provision of criminal law sanctions, namely violating article 76E or 76D law number 35 of 2014 amendments to law number 2 of 2002 concerning child protection, of which the provision ofCriminal sanctions are contained in law number 7 of 2016 concerning the establishment of government regulations in Lieu law number 2 of 2016 concerning the second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection ia contained in article 81 and article 82. Keyword : Legal protection, sexual violence to Childs crime, P2TP2A

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKEKERASAN SEKSUAL OLEH PETUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)