ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang merupakan hukum pidana formil untuk anak mengatur secara khusus sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Sanksi pidana yang diatur dalam UU SPPA berbeda dengan sanksi pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 71 tidak mencantumkan sanki pidana kurungan dan sanksi pidana denda, UU SPPA juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana pengganti dari pidana kurungan dan pidana denda. Hal ini menjadi permasalah terkait anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dalam hukum materiilnya diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda. Dalam hal ini sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah sanksi pidana yang terdapat dalam UU SPPA dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak, serta peraturan-peraturan yang terdapat dalam UU SPPA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelanggar tindak pidana lalu lintas berdasarkan UU SPPA ialah sanksi pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana pelatihan kerja. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, Sistem Peradilan Pidana Anak


Deskripsi Lain

Abstract Law No. 11 of 2012 on The Criminal Justice System of Children (hereinafter referred to as the SPPA Law) which is a criminal law formil for children specifically regulates criminal sanctions that can be imposed against children. Criminal sanctions stipulated in the SPPA Law are different from criminal sanctions in the Criminal Code. The criminal sanctions contained in Article 71 do not include criminal confinement and fines, the SPPA Law also does not specifically regulate the substitute criminal sanctions of criminal confinement and criminal fines. This is a problem related to children who commit traffic violations that in material law are threatened with criminal confinement and criminal fines. In this case, criminal sanctions that can be imposed on children who commit traffic violations are criminal sanctions contained in the SPPA Law with regard to the principle of best interests for children, as well as the regulations contained in the SPPA Law. The research method used in this research is normative juridical research method, withstatute approachandconceptual approach. The collection of both primary and secondary legal resources is conducted through the study of legal literature, recording legal documents, legislation and tracing the results of other people's research. The results of this study show that criminal sanctions that can be imposed against children violating traffic crimes under the SPPA Law are warning criminal sanctions, criminal sanctions with conditions, and criminal job training. Keywords: Criminal Sanctions, Children, Criminal Acts, Traffic Violations, Child Criminal Justice System

• PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS