ABSTRAK Perubahan suatu kepemimpinan dalam negara demokrasi harus melibatkan seluruh rakyatnya untuk turut serta menentukan pemimpin dan perwakilannya dalam pemerintahan yang mempunyai tugas untuk mengontrol pemimpin negara terpilih. Perubahan kepemimpinan tersebut dikenal dengan Pemilihan Umum (PEMILU) Banyaknya ditemukan tindak pidana pemilu pada masa pesta demokrasi seperti yang diutarakan oleh kepolisian pada pesta demokrasi terakhir (2019), dengan hal itu penulis akan meneliti tentang pertanggung jawaban pidana pemilu, dan signifikannya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pidana pemilu penulis memfokuskan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dengan judul skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Umum” yang memiliki rumusan masalah Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap bakal calon yang memalsukan dokumen. Berdasarkan undang-undang yang berkaitan pemalsuan dokumen dalam kepentingan pemilu merupakan tindak pidana khusus yang mana pelaku dapat diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pemalsuan Dokumen.


Deskripsi Lain

ABSTRACT A change in leadership in a democratic country must involve all its people to participate in determining their leaders and representatives in the government who have the task of controlling the elected state leaders. This change in leadership is known as the General Election (PEMILU). The number of election crimes found during the democratic party as expressed by the police at the last democratic party (2019), with this the author will examine the criminal responsibility for elections, and the significance of the crime of document falsification in election crimes. The author focuses on the crime of document falsification with the thesis title "Criminal Liability for Falsification of Documents for Candidate Requirements in General Elections" which has a problem formulation How is criminal responsibility for prospective candidates who falsify documents. Based on the law relating to falsification of documents in the interest of the election, it is a special crime for which the perpetrator can be threatened with a maximum imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy-two million rupiah). Keywords: Accountability, Document Forgery.