ABSTRAK Pemerintah telah mengeluarakan peraturan perundang-udangan mengenai tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanding dengan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Madura yang menjadi kantong pekerja migran. Permasalahan pekerja migran berdokumen dan tidak berdokumen juga menjadi permasalahan dalam upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai amanat UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri, yaitu UU No. 18 Tahun 2017. Adapun yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana proses pelaksanaan penempatan PMI di Kabupaten Sampang dan bagaimana perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sampang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan fakta. Pada penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di kabupaten Sampang yang disampaikan oleh para narasumber. pelaksana pengiriman PMI di dalam dan di luar negeri untuk mencapai peningkatan kesejahteraaan Pekerja Migran. Pelaksanaan pengiriman PMI sebelum ditempatakan di negara penempatan P3MI wajib menyiapkan PMI yang berkualitas. Untuk itu bagi PMI yang belum memiliki keterampilan diberikan pelatihan dan orientasi pra penempatan yang dilaksanakan oleh balai latihan kerja. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pra penempatan terhadap PMI di Kabupaten Sampang dan juga bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan instansi Daerah Kabupaten Sampang. Metode penelitian ini penulis menggunakanpendekatan empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan prses pra penempatan di Kabupaten Sampang berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetapi dalam pemahannya ada yang tidak sesuai dengan data yang diperoleh dan masih terdapat banyak PMI yang berangkat non procedural. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : minimnya pemahaman prosedur bekerja ke luar negeri, kurang sosialisasi pemerintah mengenai informsasi tentang prosedur menjadi PMI ke masyrakat, maraknya calo/ tekong, minimnya tingkat kualitas sumber daya manusia dalam tingkat pendidikan. Perlindungan pra penempatan yangdilaksanakan oleh pemerintah Sampang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku UU PPMI sebagaimana upaya yang dilakukan mulai dari perlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan yaitu : kerjasama antar instansi pemerintah, sosialisasi menegani informasi PMI, memberikan fasilitas pelatihan kerja, dan pemenuhan prosedur pra penempatan oleh calon PMI. Serta perlindungan jaminan kesehatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Pra penempatan


Deskripsi Lain

ABSTRAK The government has issued laws and regulations regarding the protection of Indonesian Migrant Workers. The number of Indonesian Migrant Workers (PMI) is proportional to the number of problems faced by PMI. Sampang Regency is one of the regencies in Madura which is the enclave of migrant workers. The problem of documented and undocumented migrant workers is also a problem in the protection efforts carried out by local governments in accordance with the mandate of the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers Overseas, namely Law no. 18 of 2017. The focus of the problem is how the process of implementing PMI placement in Sampang Regency and how the pre-placement protection is carried out by the Sampang district government. The method used in this research is the fact approach method. In this study, the facts that occurred and were analyzed empirically in Sampang district were presented by the informants. executor of sending PMI at home and abroad to achieve the improvement of the welfare of Migrant Workers. The implementation of sending PMI before being placed in the country of placement of P3MI must prepare a quality PMI. For this reason, PMI who do not have the skills are given pre-placement training and orientation carried out by the job training center. Therefore, this study was conducted to find out how the implementation of pre-placement of PMI in Sampang Regency and also how the protection provided by the government and regional agencies of Sampang Regency. This research method the author uses an empirical approach. The results of this study conclude that the implementation of the pre-placement process in Sampang Regency is in accordance with the mandate of Law Number 18 of 2017 but in understanding there is something that is not in accordance with the data obtained and there are still many PMIs who depart non-procedurally. This is caused by several factors, namely: the lack of understanding of the procedures for working abroad, the lack of government socialization of information about the procedures for becoming a PMI to the community, the prevalence of brokers/tekongs, the minimal level of quality of human resources at the education level. Pre-placement protection carried out by the Sampang government has been running in accordance with the applicable regulations of the PPMI Law as efforts have been made starting from pre-placement, placement, and post-placement protection, namely: cooperation between government agencies, socialization of PMI information, providing job training facilities, and fulfillment of pre-placement procedures by PMI candidates. As well as health insurance protection. Keywords: Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Pre-placement

• PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SAMPANG