Salah satu hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah terpolarisasinya aparatur sipil negara oleh pemerintah dan partai politik tertentu yang berkuasa saat pemilihan umum itu berlangsung, hal itu membuat netralitas aparatur sipil negara terganggu dalam pemilihan umum sehingga menjadi salah satu faktor berbagai kecurangan, penelitian ini bertujuan untuk memahami netralitas asn dan juga memaparkan pelaksanaan dan penindakan pelanggaran asas netralitas di kabupaten lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif.penelitian hukum normatif yaitu memahami azas-azas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitihan hukum normatif disebut juga penelitihan doktrinal. Penelitihan hukum doktrinal merupakan penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkanpada perkara hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukan adanya cela hukum dalam penengakan asas netralitas ASN terdapat dalam dalam Pasal 5 ayat 2 (e) dan (h) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu potensi terjadinya ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu melakukan intervensi kepada ASN dalam Pemilihan Umum dan tebang pilih dalam penenggakan pelanggaran netralitas. dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di kabupaten Lamongan netralitas ASN masih kurang efektif, di temukan 3 (tiga) oknum yang melanggar netralitas asn, di temukan kendala yang di alami adalah terbatasnya daya jangkau pengawasan oleh petugas dalam menemukan keterlibatan ASN, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas ASN, dalam hal penangganan pelanggaran di kabupaten lamongan pada pemilu serentak tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di tunjukan tidak adanya tebang pilih yang di lakukan oleh kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dari ketiga temuan kasus pelanggaran, semuanya di rekomendasikan ke KASN dan kemudian di beri sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Lamongan.


Deskripsi Lain

One of the things that often happens in the implementation of general elections is the polarization of the state civil apparatus by the government and certain political parties in power when the general election takes place, it makes the neutrality of the state civil apparatus disturbed in the general election so that it becomes one of the factors for various frauds, this study aims to understand the neutrality of ASN and also describe the implementation and prosecution of violations of the principle of neutrality in Lamongan Regency. The method used in this research is normative legal research. normative legal research is to understand the principles in legislation. Normative legal research is also called research doctrinal. Doctrinal legal research is research that seeks to make an inventory of positive law, discover the principles and foundations of legal philosophy positive as well as the discovery of law in concreto which is applied to certain legal cases. The results of the study show that there are legal flaws in upholding the principle of neutrality of ASN contained in Article 5 paragraph 2 (e) and (h) of Law Number 5 of 2014 concerning ASN and Article 3 number 5 of Government Regulation Number 53 Year 2010 concerning Civil Servant Discipline, namely the potential for neutrality in decision making by regional heads as personnel building officials, namely intervening to ASN in the General Election and selective discrimination in enforcing neutrality violations. In the 2019 simultaneous general elections in Lamongan district, the neutrality of ASN is still less effective, it was found 3 (three) individuals who violated the neutrality of the ASN, it was found that the obstacles experienced were the limited scope of supervision by officers in finding ASN involvement, and the lack of community participation in supervision of the neutrality of ASN, in terms of the handling of violations in the Lamongan district in the 2019 simultaneous elections is in accordance with the applicable laws and regulations, it is shown that there is no selective slashing carried out by regional heads as staffing officials from the three findings of violation cases, all of them are recommended to KASN and then sanctioned by the supervisory officer Staffing in this case the Regent of Lamongan.