ABSTRAK Tujuan dari negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat, yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat. Akan tetapi tujuan negara tersebut terhambat di karenakan adanya korupsi di kalangan pemerintahan. Salah satu dari modus korupsi adalah gratifikasi. Yang menjadi permasalahan adalah adanya modus baru yaitu gratifikasi seks, dan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual berdasarkan Undang-undang tindak pidana korupsi Serta Untuk mengetahui dan menganalisis sebab layanan seksual dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana korupsi . Yang menggunakan payung hukum penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sebab adanya kata Fasilitas Lainnya dan hakim yang dalam kewenangannya melakukan suatu penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, dan ekstensif. Untuk kedepannya, dalam pembaharuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya diatur secara eksplisit tentang modus gratifikasi seks ini, agar para pelaku tidak dapat mengelak, serta memberikan efek jera kepada pelaku terkait gratifikasi seks. Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan menggunakan Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya pemberian layanan berupa kenikmatan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan memperluas makna dari kata “fasilitas lainya” dalam Undang-undang tipikor, dan dengan melihat hukum secara progresif, serta menganalisa maksud dari terbentuknya pasal tentang gratifikasi. Pengaturan gratifikasi berupa layanan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Dimana pengertian gratifikasi pada Penjelasan gratifikasi pada Penjelasan gratifikasi pada Pasal 12B masih terdapat kekaburan terhadap kata fasilitas lainnya, namun banyaknya isu terkait kasus yang didalamnya terdapat pemberian layanan seksual, sehingga dalam mengatasi peraturan perundang-undangan yang masih kabur digunakan penafsiran gramatikal, ekstentif, dan penafsiran perbandingan hukum. Pemberian gratifikasi berupa layanan seksual dapat dikualifikasikan kedalam tindak pidana korupsi.


Deskripsi Lain

ABSTRACT The purpose of a state has always been based on the wishes and ideals of its society members, namely to bring prosperity to all citizens. However, this lofty ideal may well be thwarted by rampant corruption found in governmental circles. One of these modes of corruption can be found in the shape of gratification. A new mode causing a great deal of problems has been rearing its head, namely sexual gratification and its ensuing authentication in the Indonesian Criminal Law system. The purpose of the research is to find out the arrangement of gratification in the form of sexual services based on the Act of corruption and to know and analyze because sexual services can be qualified in criminal acts of corruption. Making use of the legal umbrella of the clarification provided in Article 12 B, paragraph (1) of the Law concerning Acts of Corruption due to the inclusion of the phrase “Other Related Facilities”, and to judges who have the authority and competence to interpret this extensively in the proper grammatical terms. As for the future ahead, in the renewed version of the Law concerning Acts of Corruption, there should be explicit regulations concerning this mode of sexual gratification, so that the perpetrators will be unable to press charges or bring lawsuits against the actual victims involved, and instead feel intimidated by the legal consequences of their crime of demanding and receiving sexual gratification. The type of research in this study is legal research. By using a conceptual approach, a case approach, a legal approach. This research was conducted by examining the norms contained in the legislation obtained from library studies, by analyzing a legal problem through legislation, literature and other reference materials. Providing services in the form of sexual pleasure to civil servants or state administrators can be categorized as criminal acts of corruption by expanding the meaning of the word "other facilities" in the Corruption Act, and by seeing the law progressively, and analyzing the purpose of the establishment of articles on gratification. Arrangement of gratification in the form of sexual services based on Law Number 20 Year 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption stipulated in Article 12B there is still obscurity towards other facilities, but there are many issues related to cases in which sexual services are provided, so that in overcoming legislation those who are still blurred are used grammatical interpretations, incentives, and comparative interpretations of law. Gratification in the form of sexual services can be qualified into criminal acts of corruption.

• Tinjauan Yuridis Terhadap Persidangan In Absentia Dalam Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Surya
• GERAKAN TOKOH SALAF DALAM MENDEKONSTRUKSI SOSIAL PENDIDIKAN PESANTREN(Studi Biografi TokohGerakan Salaf di Pondok Pesantren Madukawan, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan)
• KONSTRUKSI PESAN DALAM PROSES BELAJAR-MENGAJAR KAJIAN TAJWID PADA PENGAJAR TERHADAP PESERTA DIDIK;Studi Deskriptif Program Kajian Tajwid Di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
• PERSEPSI PEJABAT PUBLIK TERHADAP GRATIFIKASI PADA PROSES ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
• KONSTRUKSI SOSIAL PERSELINGKUHAN (NGORNO’) PADA MASYARAKAT DI DESA LAPA TAMAN KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP