ABSTRAK Penguatan kapasitas merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas individu, atau lembaga dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan serta hambatan untuk mencapai suatu tujuan. Penguatan kapasitas yang dilakukan oleh LPSK dan MK dituangkan dalam Nota Kesepahaman anatara MK dan LPSK Nomor 6/PK/2018; NomorNK-01/2/LPSK/03/2018 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk menunjang kinerja dari LPSK dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban, dimana dalam UU LPSK perlindungan dibatasi untuk saksi dan korban dalam perkara pidana saja. Sehingga tujuan dari konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara terhalang dengan adanya hal tersebut, maka dengan adanya penguatan kapasitas kelembagaan ini LPSK dan MK saling bekerjasama dalam memajukan dan meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara serta perlindungan saksi dan korban. Metode pendekatan yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) atau penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian ini berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber penelitian hukum ini berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan literatur, serta hasil penelitan yang dipergunakan Kapasitas kelembagaan LPSK dalam Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa kewenangan LPSK terbatas karna dibatasi oleh UU LPSK yang hanya melindungi saksi dan korban dalam perkara pidana, LPSK merupakan bagian dari lembaga pendukung atau lembaga yang di luar UUD NRI 1954 (unmittelbare organ), Konsep hukum yang adil dalam proses perlindungan saksi dan korban ini merupakan hasil dari prosedur yang tidak memihak, dalam artian proses hukum yang adil tidak hanya menerapkan peraturan yang berlaku namun perlu mempertimbangkan jaminan hak atas kemerdekaan warga negara. Dalam proses menjalankan tujuan dan cita-cita dari konstitusi untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi salah satu strategi agar dapat efisiensi, efektifitas serta responsivitas dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum. Kata kunci: LPSK, Penguatan Kapasitas, Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional Warga Negara


Deskripsi Lain

ABSTRACT Capacity building is an effort to improve the quality of the individual, or institution in the face of the needs and challenges and obstacles to achieve a goal. The capacity building carried out by the LPSK and the Constitutional Court is stated in the Memorandum of Understanding between the MK and LPSK Number 6 / PK / 2018; NumberNK-01/2 / LPSK / 03/2018 concerning Strengthening Institutional Capacity in Protection of Witnesses and Victims. To support the performance of the LPSK in providing protection to witnesses and victims, where in the LPSK Law protection is limited to witnesses and victims in a case criminal only. So that the purpose of the constitution to provide legal protection to citizens is hindered by this, so with this institutional capacity strengthening LPSK and the Constitutional Court work together in advancing and increasing understanding of citizens\' constitutional rights and protection of witnesses and victims. The method used in this is a normative legal research ( normative law research ) at au legal research literature, where this research seeks to conduct an inventory of positive law, the discovery of the principles and basic philosophy, the approach used that approach to approach the law ( statute approach ), and a conceptual approach ( conceptual approach ). The source of this legal research is in the form of legal materials (primary, secondary, and tertiary) such as basic regulations, statutory regulations, literature writings, and the results of research used. The institutional capacity of the Agency in the legislation states that the authority of the Agency is limited because restricted by law the Agency that only protect witnesses and victims in criminal cases, the Agency is part of the support organizations or institutions outside the Constitution NRI 1954 ( unmittelbare organ ), The concept of law fairness in the process of protecting witnesses and victims is the result of impartial procedures, in the sense that a fair legal process does not only apply the applicable regulations but also needs to consider guarantees of the right to freedom of citizens. In the process of carrying out the goals and ideals of the constitution to guarantee and provide legal protection for citizens, strengthening institutional capacity is one of the strategies for efficiency, effectiveness and responsiveness in implementing the provision of legal protection. Keywords: LPSK, Capacity Building, Legal Protection, Citizens\' Constitutional Rights

• PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK DALAM HAL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Nota Kesepahaman Nomor 6/PK/2018–Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018)