ABSTRAK Bakorwil merupakan Institusi yang peran dan posisinya cukup strategis. Karena perannya dalam membantu menjalankan peran Gubernur ketika mengoordinasikan luasnya wilayah provinsi. Namun, di dalam UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016 Bakorwil tidak dibentuk, tetapi ada Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang susunan serta pembentukan Bakorwil yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinator Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hingga sekarang keberadaan Bakorwil yang dianggap sebagai perangkat daerah yang berada di JawaTimur masih dipertanyakan. Dilakukannya penelitian ini harapannya untuk mengetahui apakah keberadaan sebenarnya dari Bakorwil merupakan Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, sedangkan pendekatan konseptual adalah terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Keberadaan Bakorwil bukan merupakan perangkat daerah jika dilihat berdasarkan peraturan perundnagan-undangan Bakorwil tidak dibentuk, sehingga keberadaan Bakorwil saat ini dianggap tidak sah. Demi penyelenggarakan pemerintahan yang efisien serta efektif, saran yang bisa diberikan kepada Bakorwil adalah pembubaran karena keberadaannya dengan tugas sebagai tangan panjang gubernur tidak sejalan dan tidak memenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat opsi bakorwil bisa dibubarkan. Kata Kunci: Bakorwil, Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah


Deskripsi Lain

ABSTRACT Bakorwil is an institution whose role and position is quite strategic. Because of his role in helping carry out the role of the Governor when coordinating the size of the province. However, in Law No. 23 of 2014 and PP No. 18 of 2016 Bakorwil was not established, but there is a Regional Regulation that specifically regulates the composition and formation of Bakorwil namely Regional Regulation No. 16 of 2016 concerning the Establishment and Composition of the Coordinator Agency for the Government and Development of the Java Province East. Until now, the existence of Bakorwil which is considered a regional apparatus in East Java is still being questioned. The hope of this research is to find out whether the actual existence of Bakorwil is a Regional Apparatus Organization. This research is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is an approach method using legislation and regulations, while the conceptual approach is to the doctrines and views that develop in legal science. The results obtained from this study are that the existence of Bakorwil is not a regional apparatus if viewed based on the legislation, Bakorwil was not formed, so that the existence of Bakorwil is currently considered invalid. For the sake of administering an efficient and effective government, the suggestion that can be given to Bakorwil is disbandment because its existence with the task of being the governors long-hand man is not in line with and does not comply with the prevailing laws and regulations making the option for Bakorwil to be dissolved. Keywords: Bakorwil, Regional Apparatus Organization, Regional Autonomy.

• DILEMATIS BADAN KOORDINASI WILAYAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH