ABSTRAK Penanaman modal atau investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan (natural person) atau badan hukum (yuridis person) untuk menambah atau mempertahankan modalnya, yang berupa uang tunai (cash money), peralatan, harta tak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan keahlian. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu; bagaimana pelaksanaan pemberian insentif bantuan modal kepada usaha mikro di bidang kerajinan anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi dan juga apa saja permasalahan yang menghambat pelaksanaan oemberian insentif terhadap usaha mikro di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatam perundang-undangan dan pendekatan fakta (Fact Approach). Hasil dari penelitian pelaksanaan pemberian insentif untuk penyelenggaraan penanaman modal pada usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi bahwa Pemkab Banyuwangi belum melaksanakan pemberian insentif bantuan permodalan kepada usaha mikro di bidang anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi. Alasan yang menghambat pelaksanaan pemberian dana insentif bantuan modal kepada Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi yakni karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur teknis pelaksanaan pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi sehingga menyebabkan usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi terhambat dan tidak berjalan secara optimal. Kata Kunci: penanaman modal, dana insentif, usaha mikro, pelaku usaha


Deskripsi Lain

ABSTRACT Investment investment is an activity carried out by an individual (natural person) legal entity (juridical person) to increase maintain capital, in the form of cash (cash money), equipment, immovable property, intellectual property rights, and expertise. This research focuses on two problems, namely; How is the implementation of providing capital assistance incentives to micro businesses in the field of plastic woven crafts in Banyuwangi Regency and also what are the problems that hinder the implementation of providing incentives to micro businesses in Sumenep Regency. This research method uses empirical legal research using legislation and a fact approach. The results of the research on the implementation of incentives for the implementation of investment in micro-enterprises in Banyuwangi Regency that the Banyuwangi Regency Government has not implemented the provision of capital assistance incentives to micro-enterprises in the field of plastic weaving in Banyuwangi Regency stated in Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Providing Incentives and Implementation Investment in Banyuwangi Regency. The reason that hinders the implementation of the provision of capital assistance incentive funds to Micro Enterprises in Banyuwangi Regency is the absence of laws and regulations that clearly regulate the technical implementation of providing incentives and investment facilities for business actors in Banyuwangi Regency, causing micro-enterprises in Banyuwangi Regency to be hampered and not running optimally. Keywords: investment, incentive funds, micro-enterprises, business actors

• PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL KEPADA USAHA MIKRO DI BIDANG KERAJINAN ANYAMAN PLASTIK DI KABUPATEN BANYUWANGI