Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada praktiknya pendaftaran tanah belum sepenuhnya memberikan memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena masih sering terjadi sengketa sertifikat tanah ganda. Seperti yang terjadi di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Dalam permasalahan sengketa tersebut, penelitian ini meneliti apa faktor penyebab terjadinya sertifikat tanah ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, dan meneliti Apakah pemilik lahan memperoleh perlindungan hukum atas terbitnya sertifikat ganda. Adapun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode jenis hukum empiris, dengan pendekatan pendekatan fakta (Fact Approach) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, adalah ketidak telitian dari tindakan Pejabat Kementerian Agraria dan Tataruang atau Kantor Pertanahan yang berwenang menerbitkan sertifikat, dan disebabkan oleh faktor adanya itikad tidak baik dari para pihak dan oknum yang ingin menguasai hak atas tanah tersebut. Selanjutnya, Perlindungan hukum terhadap pemilik lahan atas terbitnya sertifikat tanah ganda di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, belum memberikan perlindungan kepada pemilik lahan atas hasil kesepakatan, karena pemilik lahan tidak bisa mendapatkan haknya untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan lahannya, sehingga tidak mendapatkan kepastian sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPA serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendataran Tanah.


Deskripsi Lain

Land is a very important resource in human life. In practice, land registration has not fully provided a sense of security to the community, because there are still frequent disputes over multiple land certificates. As happened in Kedung Waringin Village, Bojong Gede District, Bogor Regency. In this dispute, this study examines the factors causing the occurrence of dual land certificates in Kedung Waringin Village, Bojong Gede District, and examines whether land owners obtain legal protection for the issuance of dual certificates. The method in this research is to use the method of empirical law, with a fact approach. The results of this study indicate that the cause of land disputes in Kedung Waringin Village, Bojong Gede District, is the inaccuracy of the actions of the officials of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning the Land Office authorized to issue certificates, and caused by the factor of bad faith from the parties and individuals who want to take possession of the land. Furthermore, legal protection for land owners for the issuance of dual land certificates in Kedung Waringin Village, Bojong Gede District, Bogor Regency, has not provided protection to land owners for the results of the agreement, because land owners cannot get their rights to utilize and/or use their land, so do not get certainty in accordance with Article 19 paragraphs (1) and (2) of the LoGA and Article 32 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Leveling.

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK LAHAN ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA DI DESA KEDUNG WARINGIN, KECAMATAN BOJONG GEDE, KABUPATEN BOGOR