Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) dan kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, kultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi dinamika konflik Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi system pemilihan kepala desa. Berdasarkan Undang-undang Desa yang berlaku saat ini, Pilkades harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Permasalahan dalam Pilkades yang sering terjadi, salah satunya terkait dengan adanya perselisihan hasil Pilkades. Berdasarkan Pasal 37 ayat (6) yang menentukan bahwa “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”. Ketentuan pasal tersebut mengamanahkan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkades.


Deskripsi Lain

The election of Kepala Desa (Village heads) is a decmocratic political contest arena where various resources (including capital and power) mobilisation occurs. Power resources in the form of social, cuttural, and economic resources become the epicentrum of the election conflicts, conceptually related to the village otonomy intrinsic goals which are the establishmnet of democtratic village government and prosperous village society.rnAct no. 6 of 2014 also influences the Kepala Desa election systems. Based on the current village law, The election of Kepala Desa must be held simultaneously in all districs and cities. There are many issues often arise on the pilkades, mostly related the the disputes of the Pilkades result. Based on articl 37 paragraph (6) which stipulatesthat “in terms of dispute of the results of the Kepala Desa elections, the Mayor is obliged to solve the disputes wihtin a period reffered to in paragraph (5)”. The provisions of the article mandates the Mayor to settle disputes over the results of the Kepala Desa election.

• IMPLEMENTASI KEWENANGAN BUPATI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (6 UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupate