AbstrakrnrnDiundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.rnKata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnrnThe promulgation of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining(Law of Minerba) caused a lot of controversy in the community. The controversy is related to articles that are considered to interfere with environmental protection and management activities that exist in people's lives. In addition, it is also considered that there is a conflict of norms between Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Meanwhile (Law of PPLH), in terms of legal protection for communities around mineral and coal mining areas, especially people affected by mining business activities, it is also considered not to have been implemented properly. The type of research used is normative legal research. As for the approach used, 2 (two) approaches are used, namely the Statute Approach and the Conseptual Approach. The results of this study indicate that in Article 162 of the Minerba Law with Article 66 of the PPLH Law there is a conflict of norms. Meanwhile, in terms of providing legal protection for communities around mineral and coal mining areas, especially communities affected by mining business activities can be given preventive legal protection and repressive legal protection.rnKeywords : Law of Minerba, Law of PPLH, Legal Protection

• PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA