ABSTRAKrnMakar ialah suatu tindak pidana yang mengganggu tentang keamanan dan keselamatan negara. Makar diambil dari Bahasa Arab yakni al-makr yang bermakna tipu daya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Oleh karena itu para penegak hukum perlu secara jelih dalam hal apapun yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan makar. Perbuatan makar tidak harus dengan terjadi sebuah serangan, hal-hal yang sifatnya mengganggu tentang keamanan dan keselamatan negara juga termasuk makar.rnKekaburan norma atau vague of norms pada makar dalam pasal 107 KUHP dengan maksud penggulingan pemerintah dapat menjadikan pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagai tindak pidana makar (aanslag). Dari isu hukum yang dikaji itu maka lahir pembahasan bagaimana pengkualifikasian makar apabila pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagaimana kasus Calon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Penelitian ini merupakan Penelitian hukum doktrinal merupakan jenis atau kualifikasi penelitian dalam skripsi, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yakni pendekatan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan sejarah yang berpacu pada teori sejarah, serta pendekatan kasus yang mana menganalisis sebuah fenomena hukum atau kasus hukum yang telah terjadi. Hasil dari penelitian ini yakni pengaturan terkait penafsiran makna makar dengan maksud menggulingkan pemerintah atas pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda dari perbuatan inkonstitusional yang melanggar Undang-Undang yang dilakukan demi memiliki kekuasaan pemerintahan. Sehingga perlu dikaji kembali terkait pemaknaan makar agar menjadi kepastian hukum yang tidak multitafsir.rnMaka, demi keamanan dan keselamatan negara dari suatu perbuatan yang memenuhi unsur makar, maka perlu pemaknaan secara sejelas pasal-pasal yang mengatur makar sehingga hal-hal yang sifatnya manipulatif yang digunakan untuk menguasai suatu pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai makar.rnrnKata Kunci : Makar, Pemilihan Kepala Daerah, Kewarganegaraan Ganda.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnMakar is a crime that disturbs the security and safety of the state. Makar is taken from Arabic, namely al-makr which means trickery to overthrow the legitimate government. Therefore, law enforcers need to be careful in any case that has the potential to qualify an act of treason. The act of treason does not have to be an attack, things that are disturbing about the security and safety of the state also include treason.rnThe vague of norms regarding treason in Article 107 of the Criminal Code with the intention of overthrowing the government can make the qualification of regional head elections with the use of dual citizenship a criminal act of treason (aanslag).rnFrom the legal issues studied, a discussion was born on how to qualify for treason if the election of a regional head uses dual citizenship in the case of the elected regent candidate for Sabu Raijua Regency. The conceptual approach is an approach to the doctrines that develop in the science of law, a historical approach that is based on historical theory, and a case approach which analyzes a legal phenomenon legal case that has occurred. The results of this study are arrangements related to the interpretation of the meaning of treason with the intention of overthrowing the government for qualifying regional head elections with the use of dual citizenship from unconstitutional acts that violate the law carried out for the sake of government power. So, it is necessary to re-examine the meaning of treason so that it becomes a legal certainty that does not have multiple interpretations.rnSo, for the sake of the security and safety of the state from an act that fulfills the element of treason, it is necessary to have a clear meaning clear the articles governing treason so that manipulative things that are used to control a government can be qualified treason.rnKeywords : Crime of treason, Regional head election, dual citizenship.

• PENGKUALIFIKASIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PENGGUNAAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG)