ABSTRAKrnTindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Taahun 2011 tidak dijelaskan berapa lama waktu untuk tindak lanjut putusan tersebut. Pasal 10 Ayat (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum Dan meskipun tidak diketahuinya batas waktu tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Presiden wajib menindak lanjuti putusan. Presiden dan DPR bilamana tidak menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan akibat hukum yang beragam penulis memberikan tiga akibat hukum yaitu menyalahi AUPB, melanggar asas-asas negara hukum dan melanggar Undang-Undang Negara 1945 tidak adanya eksekutor bilamana tidak ditindal lanjuti putusan tersebut. Kata Kunci : Tindak Lanjut Putusan MK, Batas Waktu, Akibat Hukum


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe follow-up to the decision of the Constitutional Court in accordance with Law Number 11 Year 2011 did not explain how long it would take to follow up on the decision. Pasal 10 ayat (2) Follow-up on the decision of the Constitutional Court is intended to prevent a legal vacuum. Even though the time for the follow-up to the decision of the Constitutional Court is not known, the House of Representatives (DPR) and the President are obliged to follow up on the decision. The President and the DPR if they do not follow up on the decision of the Constitutional Court, it can result in various legal consequences. The authors provide three legal consequences, namely violating the AUPB, violating the principles of the rule of law and violating the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, if the decision is not followed up.rnKeywords: Follow-up to the Constitutional Court's Decision, Time Limit, Legal Consequences

• ANALISIS PASAL 10 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN