Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas perairan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperkirakan sekitar 5,8 juta km2 , memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis sebesar 3,2 juta ton/tahun (Jalil et al., 2019). Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia diperkiraan sebesar 6,6 juta ton/tahun, yang terdiri dari 4,5 juta ton di perairan Indonesia dan 2,1 juta ton di perairan ZEEI. Potensi ekonomi kelautan Indonesia menurut data estimasi KKP 2020 diperkirakan mencapai USD 1.338 miliar per tahun. Sub sektor perikanan tangkap diperkirakan menyumbang sebesar USD 20 miliar, sedangkan perikanan budidaya sebesar USD 210 miliar. Besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan ini dapat menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Produk perikanan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sehingga menjadi sumber protein utama bagi masyarakat. Produk perikanan juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi yang membuatnya mudah mengalami pembusukan. Perlakuan pasca ikan tertangkap perlu diperhatikan agar sampai ke tangan konsumen dalam keadaan yang baik (Adam, 2018). Produk perikanan selain mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri, juga merupakan produk strategis yang dapat diekspor ke luar negeri untuk menambah pendapatan negara. Persyaratan keamanan pangan dari produk perikanan yang akan diekspor ke luar negeri pastilah berbeda dengan produk perikanan untuk kebutuhan dalam negeri. Produk perikanan ekspor harus memenuhi standar keamanan pangan dari negara pengimpor. Pemberlakuan standar oleh masing-masing negara yang tidak sejalan dengan yang diterapkan di beberapa industri terkadang akan menyebabkan penolakan produk perikanan Indonesia di negara importir. Aspek mutu dan keamanan hasil perikanan harus diperhatikan karena dapat menentukan daya saing produk di dunia internasional (Irawati et al., 2019). Mutu hasil perikananan adalah standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan pembungkus tambahan, bahan pembantu, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian mutu tiap jenis hasil perikanan (Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan). Pengujian mutu hasil perikanan penting dilakukan sebelum produk perikanan diperdagangkan atau dikonsumsi. Pengujian mutu hasil perikanan dilakukan untuk mengetahui atau menentukan bahwa suatu produk perikanan mempunyai mutu yang baik atau memenuhi standar (Hastuti, 2020). Mutu produk perikanan dapat ditinjau dari komposisi kimia dalam tubuhnya, seperti kandungan air, abu, lemak, protein, logam berat, dan lain-lain. Standar nilai mutu setiap produk perikanan baik mutu kimia, mikrobiologi, dan organoleptik sudah tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Ikan merupakan bahan pangan yang rentan terhadap kemunduran mutu yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dan enzimatis. Aktivitas bakteri dan enzimatis mengurai komponen penyusun jaringan tubuh ikan sehingga menghasilkan perubahan fisik seperti daging ikan menjadi lunak dan perubahan kimia yang menghasilkan senyawa yang mudah menguap (volatil) dan berbau busuk. Senyawa yang mudah menguap memberikan kesan bahwa ikan telah menjadi busuk, sehingga senyawa tersebut digunakan sebagai indeks kemunduran mutu ikan. Kadar senyawa menguap dapat ditentukan secara laboratorium yang disebut dengan penentuan kadar TVB-N. Penentuan kadar TVB-N merupakan metode uji kesegaran kimiawi atau uji kemunduran yang berkaitan dengan pengujian kadar air dan penentuan pH (Wally et al., 2015). Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Setiap unit pengolahan diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri (diekspor). Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Kajian mutu kimiawi produk perikanan sudah dilakukan oleh Wally et al. (2015) yang meliputi pengujian kadar air, pH, dan TVB-N. Pengujian mutu kimia produk perikanan di BPMHP Semarang ini perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas produk perikanan yang diuji secara kimia.

• PROSEDUR EKSPOR SERTIFIKAT KESEHATAN-KARANTINA PRODUK PERIKANAN DI BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II
• PENGUJIAN ORGANOLEPTIK (UJI SENSORI DAN UJI BOBOT TUNTAS) PRODUK PERIKANAN DI BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (BPMHP) SEMARANG JAWA TENGAH
• PENGUJIAN KARAKTERISTIK MUTU KIMIA (KADAR AIR, TVB-N, DAN PROTEIN) PRODUK PERIKANAN DI BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN SEMARANG
• Analisis Potensi dan Prospek Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Produk Perikanan Tambak Budidaya di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
• Performa Produk Perikanan Dengan Edible Packaging Berbasis Agar (Gracilaria sp), Gelatin Ikan dan Essential Oil (Citrus medica limonum)