ABSTRAKrnPenegakan hukum merupakan nilai-nilai keserasian antara hukum dan perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum di bidang pendidikan terkait kecurangan akademik dan perjokian saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kekosongan hukum sehingga aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara kecurangan akademik kurang optimal dalam penerapan pasal kurang sesuai dan kurang memenuhi unsur perbuatan pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan dan penegakan hukum atas tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur. Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau yang biasa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan. Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP penjoki telah melakukan penipuan menggunakan nama palsu, sedangkan peserta yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat penghubung telah memenuhi unsur Pasal 55 KUHP turut serta melakukan kecurangan. Hal ini dipicu karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait pidana pendidikan dalam hal ini mengenai kecurangan akademik.rnKata kunci : Penegakan Hukum, Kecurangan Akademik, Penipuan.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnLaw enforcement is the values of harmony between law and behavior in society. Law enforcement in the field of education related to academic fraud and prostitution currently has no law that specifically regulates it. The problems in this study include legal vacuum so that law enforcement officials in resolving academic fraud cases are less than optimal in the application of inappropriate articles and do not meet the elements of criminal acts. This study aims to find out and analyze the forms of fraud and law enforcement for fraudulent actions in the implementation of utbk SBMPTN in East Java. This research is in the form of empirical legal research what is commonly said to be field research using an empirical juridical approach, and the data collection techniques used are interviews and literature studies so that the data sources obtained are primary and secondary data sources which are then analyzed using qualitative descriptive research methods. The results showed that there are several forms of cheating. Based on Article 378 of the Criminal Code, the penjoki has committed fraud using a false name, while participants who commit fraud using a liaison device have fulfilled the elements of Article 55 of the Criminal Code participating in committing fraud. This was triggered because there were no rules specifically regulating education crimes in this case regarding academic fraud.rnKeywords : Law Enforcement, Academic Cheating, Fraud.

• PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN CURANG DALAM PELAKSANAAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR