ABSTRAKrnIndonesia merupakan negara maritim yang mayoritas penduduk memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Guna melindungi nelayan golongan lemah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Meski demikian masih banyak masyarakat yang tidak melakukan perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-undang Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan terhadap perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Tanggulrejo.rnPenelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dikaitkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan, teori-teori, hasil penelitian dan laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan telah berlaku efektif di Desa TanggulrejornAdapun hasil penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan belum dapat berjalan efektif dilihat dari. Jangka waktu perjanjian yang tidak ditentukan waktunya, Besaran imbangan yang terdiri dari 10% penggarap dan 90% pemilik, penanggungan beban yang seluruhnya ditanggung oleh pemilik tambak, serta penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah ketidaktahuan masyarakat Tehadap adanya Bagi Hasil Perikanan, masih kuatnya kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, serta tidak adanya sosialisasi dari pemeirntah dan Dinas/Instansi terkait. Dengan demikian dalam rangka menegakkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, diharapkan sekali untuk dilakukan pembaharuan, penyempurnaan dan pembentukan aturan pelaksana terkait dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.rnKata Kunci : Efektivitas, Perjanjian Bagi Hasil.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnIndonesia is a maritime country where the majority of the population utilizes natural resources to support the necessities of life. In order to protect fishermen from weak groups, the Government issued a statutory regulation, namely Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Revenue Sharing. However, there are still many people who do not enter into profit-sharing agreements based on the Act. In connection with this research, the writer will examine the effectiveness of Law No. 16/1964 concerning Fisheries Production Sharing Agreements on fishery production-sharing agreements in Tanggulrejo Village.rnThe research conducted is descriptive empirical legal research which is then analyzed with a sociological juridical approach and is associated with provisions in legislation, theories, research results and reports related to the object under study. This study aims to determine whether Law No. 16 of 1964 concerning Fisheries Production Sharing Agreements has been effective in Tanggulrejo Village.rnAs for the results of the research that has been discussed, that Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Revenue Sharing has not been able to run effectively. The term of the agreement is not determined, the amount of compensation consisting of 10% of the cultivators and 90% of the owners, the burden of the burden which is entirely borne by the owners of the ponds, well the settlement of disputes carried out in a family manner. Meanwhile, the factors that influence the ineffectiveness of Law No. 16/1964 are the public's ignorance of the existence of Fishery Product Sharing, the strong habits of the community which are influenced by cultural factors, and the absence of socialization from the government and related agencies/agencies. Thus, in the context of enforcing the implementation of Law Number 16 of 1964, it is highly desirable to reform, refine and establish implementing regulations related to Law Number 16 of 1964.rnKeywords: Effectiveness, Profit Sharing Agreement.

• EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (STUDI DI DESA TANGGULREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)