Hukum positif di Indonesia mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku Kekerasan Seksual hanya penjeraan yang seberat-beratnya, tidak ada bentuk perlindungan dan keuntungan yang diperoleh dari pemidanaan terhadap pelaku. Pemidanaan terhadap pelaku juga harus bersifat dan memberikan perlindungan terhadap korban dan juga anak yang lahir dari kekerasan seksual, sehingga tidak untuk dimohonkan untuk mendapatkan perlindungan. Anak yang lahir dari kekerasan seksual harus diberikan Restitusi dan Ganti Rugi sebagai bentuk pidana tambahan yang diberikan pada pelaku selain pidana pokok penjeraan yang seberat-beratnya. Dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual hanya dalam bentuk penjeraan, tidak ada sanksi pidana tambahan yang dapat memberikan keuntungan dan perlindungan terhadap korban dan anak yang lahir dari kekerasan seksual, hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, sehingga dalam kasus kekerasan seksual Hakim dapat memutuskan dan menentukan sanksi pidana tambahan yang ikut dalam pidana pokok yang dijatuhkan pada pelaku. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari kekerasan seksual ditinjau dari perspektif pemidanaan terhadap pelaku.rnJenis penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian bahwa anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual harus mendapatkan Restitusi atau Ganti Rugi dari pelaku, serta mendapatkan pemulihan status anak, pengakuan status hukum anak dan rehabilitasi mental serta medis. Negara juga turut bertanggungjawab atas perlindungan anak yang lahir dari kekerasan seksual karena Negara telah gagal memberikan perlindunga terhadap warga negaranya. Biaya anak dalam hal kebutuhan hidup, perawat medis, kebutuhan pendidikan dan rehalibitasi terkait dengan kesehatan mental psikologis dan kejiwaan serta dalam lingkungan korban.


Deskripsi Lain

Positive law in Indonesia regulates that the punishment of perpetrators of sexual violence is only the maximum deterrent, there is no form of protection and benefits are obtained from the punishment of perpetrators. The punishment of perpetrators must also be in nature and provide protection for victims and also children born from sexual violence, so that they are not asked for protection. Children born from sexual violence must be given Restitution and Compensation an additional form of punishment given to the perpetrator in addition to the main punishment of severe deterrence. In positive law in Indonesia only regulates the punishment of perpetrators of sexual violence only in the form of deterrence, there are no additional criminal sanctions that can provide benefits and protection for victims and children born from sexual violence, this becomes interesting to study, so that in cases of sexual violence The judge can decide and determine additional criminal sanctions that are involved in the main punishment imposed on the perpetrator. The formulation of the research problem is how the legal protection for children born from sexual violence is viewed from the perspective of criminalizing the perpetrators. This type of research is normative juridical. The approach uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. And the analysis of legal materials used is descriptive qualitative. The results of the study show that children born from sexual violence must obtain restitution compensation from the perpetrator, well obtain restoration of the child's status, recognition of the child's legal status and mental and medical rehabilitation. The state is also responsible for the protection of children born from sexual violence because the state has failed to provide protection for its citizens. The cost of the child in terms of living needs, medical care, educational and rehabilitation needs is related to psychological and psychological mental health well in the victim's environment

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DILAHIRKAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU