Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, saat ini banyak tanah negara yang dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya untuk berbagai kebutuhan. Misalnya dimanfaatkan sebagai tempat usaha dagang sebagai sumber perekonomian masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek usaha dagang yang didirikan masyarakat di lahan pemerintah? Dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu untuk usaha dagang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengertahui praktek pemanfaatan lahan milik pemerintah unutk usaha dagang ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis data berupa obervasi langsung ke lokasi lahan milik pemerintah yang dijadikan tempat usaha dagang. Dan juga menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai para pedagang di lokasi tersebut.. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa praktek usaha dagang yang didirkan di atas lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu di sisi Madura belum sesuai dengan ketentuan perolehak hak pakai atas tanah dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021. Dalam hukum Islam pemanfaatan tersebut juga belom sesuai dengan ketentuan dalam pemanfaatn tahan yang dikenal dengan Iqṭā‘


Deskripsi Lain

State land is a land that is directly controlled by the state, currently a lot of a state land is left and not managed properly. So that it is widely used by the surrounding community for various needs. For example, it is used a place of trading business a source of the community's economy. The main problems inrnthis study are (1) How are the trading business practices established by the community on government land? And (2) How does Islamic law review the use of government-owned land at the foot of the Suramadu Bridge for trading businesses?. The purpose of this study is to find out the practice of using government-owned land for trading businesses in terms of Islamic law and Government Regulation No.18 of 2021 This study uses a type of field research using data analysis techniques in the form of direct observation to the location of government-owned land which is used a place of trading business. And also using interview techniques by interviewing traders at that location. This study found that the practice of trading business which was established on government-owned land at the foot of the Suramadu Bridge on the Madura side was not in accordance with the provisions for obtaining usufructuary rights over land in Government Regulation No.18 of 2021. In Islamic law, such use has not been in accordance with the provisions. in the use of resistance known Iqṭā‘.

• PENGUASAAN HAK TANAH PERCATON/TANAH BENGKOK OLEH YAYASAN/PESANTREN MAMBAUL-IHSAN DESA AENG PANAS KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP
• PERALIHAN HAK ATAS TANAH BEKAS DESA PERDIKAN DI DESA PLAKARAN KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN
• PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 96 PK/TUN/2018 )
• PENDAFTARAN TANAH NEGARA (TAMBAK) MENJADI HAK MILIK PERORANGAN ( Studi Putusan Nomor : 04/PDT.G/2009/PN.S.mp )