ABSTRAKrnAlih Kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur merupakan pilot project untuk menunjukan keefektifan, mengetahui dampak serta keekonomisan suatu pelaksanaan program atau kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari otonomi daerah sehingga memberikan peran kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan membandingkan regulasi tentang pelimpahan wewenang Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom akibat dari pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan faktual melalui objek kajian di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi yaitu Pelabuhan Sapeken, Kangean dan Masalembu. Kemudian menyimpulkan bahwa pendelegasian wewenang dalam hal alih kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan syarat yang harus terpenuhi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci : Alih Kelola, Pelabuhan Pengumpan Regional, Otonomi Daerah.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnTransfer of management of Regional Feeder Ports in East Java is pilot project to demonstrate effectiveness, determine the impact and economy of a program policy implementation. The policy is an implementation of regional autonomy so that it gives roles to Local Governments according to their authority in managing ports. This study aims to analyze, find out and compare regulations regarding the delegation of authority of Regional Feeder Ports to the Regional Government of East Java Province an autonomous region a result of the division of concurrent government affairs based on Legislation in accordance with Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Constitution of the Republic of in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a type of empirical legal research and uses a conceptual approach and a factual approach through the object of study in The Working Area Banyuwangi Regional Feeder Port Technical Implementation Unit, namely the Ports Of Sapeken, Kangean and Masalembu. Then concluded that the delegation of authority in terms of the transfer of management of Regional Feeder Ports in East Java is a form of implementing regional autonomy with conditions that must be fulfilled which are regulated based on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 concerning Regional Government. Keywords : Management Transfer, Regional Feeder Port, Regional Autonomy.

• ALIH KELOLA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014