ABSTRAKrnPengkualifikasian diperlukan guna untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tidak hanya itu, melainkan lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan ketika telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang ada. Salah satunya seperti pada pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran atau kesalahan dalam kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan penelitian ini merupakan pertanggungjawaban pidana pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dimana dalam UU Pengelolaan Sampah masih belum dijelaskan secara lebih detail terkait siapa yang disebut oleh pengelola itu sendiri.rnPenelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunanakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari peraturan yang mengatur terkait Pengelolaan sampah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli dan kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisa dengan secara deskriptif kualitatif.rnDari penelitian yang dilakukan diperoleh sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Daerah dapat dikualifikasi sebagai pengelola didalam UU Pengelolan Sampah sebagaimana telah dibuktikan dengan menggunakan teori interpretasi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum.rnKata Kunci : Pengkualifikasian, Pertanggungjawaban Pidana, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnQualification is needed to find out whether the Regional Government can be qualified a waste manager in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Not only that, but further related to criminal liability which is one of the steps taken when a violation mistake has been committed. One of them is criminal responsibility for violations mistakes in waste management policies stipulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The problem of this research is the regional government's criminal responsibility in waste management, where the Waste Management Law has not explained in more detail regarding who is referred to by the manager himself.rnrnThis research is a normative research using a statutory approach, a comparative approach and a case approach. The data used are primary, secondary and tertiary data obtained from regulations related to waste management, journals, theses, opinions of experts and a large Indonesian dictionary. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is then analyzed in a descriptive qualitative manner.rnrnFrom the research conducted, the following results are obtained: First, local governments can be qualified managers in the Waste Management Law proven using interpretation theory. Furthermore, the Regional Government cannot be burdened with criminal responsibility in the implementation of waste management using the concept of legal entity criminal liability.rnrnKeywords: Qualification, Criminal Responsibility, Waste Management, Local Government

• PENGKUALIFIKASIAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGELOLA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH