ABSTRAKrnPemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab besar atas jaminan kesehatan untuk masyarakat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional pemerintah mendorong masyarakat supaya memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, aman, dan berkualitas dengan menetapkan keanggotaan BPJS sebagai salah satu syarat mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. Kebijakan yang sudah mulai berlaku ialah peraturan terkait peralihan hak atas tanah karena jual beli yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui riset mendalam di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro, disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap tidak adanya keterkaitan antara BPJS Kesehatan dengan Peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana korelasi kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dan apakah pelaksanaan administrasi dalam pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaitkan dengan penelitian kualitatif.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ada korelasi antara syarat administrasi dalam permohonan peralihan hak atas tanah dengan BPJS Kesehatan, kebijakan in sempat dilaksanakan pada masing-masing kantor ATR/BPN setempat yang kemudian ditunda dikarenakan menindaklanjuti INPRES No.1 Tahun 2022. Alasan penundaan adalah untuk mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan BPJS Kesehatan. Kata kunci: Administrasi Pelayanan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Peralihan Hak Atas Tanah


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe Indonesian government has a great responsibility for health insurance for the community. Through Presidential Instruction No. 1 of 2022 on the Optimization of National Health Insurance, the government encourages people to obtain affordable, safe, and quality health services by establishing BPJS membership one of the requirements for taking care of something related to administration and public services. A policy that has already come into effect is the regulation related to the transfer of land rights due to sale and purchase set by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Through in-depth research at the Bojonegoro District Land Office, it was concluded that many people consider that there is no connection between BPJS Kesehatan and the transfer of land rights. Therefore, this research was conducted to find answers to the formulation of problems related to how the correlation of the BPJS Health card an administrative requirement for registration of transfer of land rights due to sale and purchase and whether the implementation of administration in the service of transfer of land rights at the Bojonegoro Regency ATR BPN Office is adjusted to Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of National Health Insurance.rnThe research method used is empirical juridical. With a statutory approach and conceptual approach associated with qualitative research.rnThe research method used is empirical. The approach taken is a qualitative approach combined with a statutory approach and a conceptual approach.rnThe results of this study show that there is a correlation between administrative requirements in the application for transfer of land rights with BPJS Health, this policy was implemented in each local ATR BPN office which was then postponed due to following up on INPRES No.1 of 2022. The reason for the delay is to consider the readiness of the electronic system between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and BPJS Kesehatan.rnKeywords: Service Administration Social Security Administrative Body Transfer of Land Rights

• PENGGUNAAN KARTU BPJS KESEHATAN DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI (Studi di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro)