PT First Anugerah Karya Wisata atau dikenal sebagai First Travel bergerak dibidang usaha pariwisata dan penyelenggara perjalanan ibadah Umroh yang didirikan dengan Akta Pendirian No.5 Tanggal 11 April 2015 dihadapan Notaris Kunia Jaya, S.H., M.Kn. dengan susunan kepengurusan Andika Surachman sebagai direktur utama, Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai direktur, dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai komisaris utama. Mereka melakukan strategi marketing dengan menawarkan promosi beberapa macam paket Umroh yang lebih murah sehingga bisa mendapatkan 93.295 calon jammah Umroh. Padahal para terdakwa menyadari bahwa paket yang dipromosikan tersebut tidak mencukupi untuk memberangkatkan satu orang calon jamaah umroh sehingga calon jamaah yang sudah diberangkatkan hanya 29.985 orang, sisanya sebanyak 63.310 sudah membayar lunas tidak diberangkat oleh First Travel dan uang tersebut juga tidak dikembalikan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan permasalahan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara dengan mendasarkan pada Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP.rnrnSemua unsur-unsur dakwaaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam persidangan secata sah menurut hukum, sehingga para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.rnrnHasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara itu tidak sesuai dengan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, serta tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena korban masih sangat dirugikan terhadap putusan Hakim tersebut.


Deskripsi Lain

PT First Anugerah Karya Wisata known First Travel is engaged in tourism business and Umrah travel organizers which was established with Deed of Establishment No.5 dated April 11, 2015 before Notary Kunia Jaya, S.H., M.Kn. with the management of Andika Surachman president director, Anniesa Desvitasari Hasibuan director, and Siti Nuraida Hasibuan president commissioner. They carry out a marketing strategy by offering promotions for several kinds of cheaper Umrah packages so that they can get 93,295 prospective Umrah jammah. Even though the defendants realized that the promoted package was insufficient to dispatch one umrah pilgrim candidate so that only 29,985 prospective pilgrims had been dispatched, the remaining 63,310 had paid in full not to be dispatched by First Travel and the money was also not returned. Based on this study, it was found that the judge's consideration in Decision No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk which stipulated that evidence of economic value was series for the State based on Article 39 of the Criminal Code jo Article 46 of the Criminal Code jo Article 194 of the Criminal Code.rnrnAll the elements of the Public Prosecutor's indictment have been proved in the trial lawful, so that the Defendants are found to be validly and conclusively found guilty of a criminal offence.rnrnThe results of this study show that the consideration of the Panel of Judges stating that evidence of economic value was seized for the country was not in accordance with Article 39 of the Criminal Code jo Article 46 of the Criminal Code jo Article 194 of the Criminal Code which was used the basis for the Panel of Judges in deciding this case, and did not reflect a sense of justice, expediency, and legal certainty because the victim was still very disadvantaged by the judge's decision.

• UPAYA PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk)