Adapun dalam penelitian ini memiliki batas masalah terkait konsep Holding Company yang dimiliki oleh Indonesia yang berbeda dengan konsep Holding Company di Malaysia meskipun memiliki kesamaan yakni mempunyai banyak BUMN dan berada di bawah satu induk usaha holding company Khazanah Nasional Bhd. Konsep Super Holding yang dimiliki Malaysia belum diadopsi oleh Indonesia. Apabila Indonesia memiliki konsep Super Holding maka akan menggeser peran kementerian BUMN yang digantikan dengan Direktur Utama dengan tujuan agar tidak ada intervensi politik demi kesehatan BUMN dan dinamika politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep holding company BUMN di Indonesia dan Khazanah Nasional Bhd Malaysia dan bagaimana konsep dibentuknya holding company BUMN Ultra Mikro di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dengan mengadakan studi perbandingan hukum, studi perbandingan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, berkaitan dengan konsep holding company BUMN di Indonesia dan Malaysia dan ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Konsep holding company BUMN di Indonesia dan Khazanah Nasional Bhd Malaysia jelas sangat berbeda. Tugas BUMN di Indonesia yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sedangkan Khazanah Nasional Berhard Malaysia merupakan super holding company yang membawahi 11 sub holding, yang berperan sebagai katalis dalam mengembangkan berbagai strategi dan program pemerintah. Strategic investment fund of the Government of Malaysia,rnmemegang dan mengelola asset komersil pemerintah dan mengambil keputusan investasi stratejik atas nama Negara. Kepemilikan mayoritas oleh Kementerian Malaysia. Selanjutnya Urgensitas pembentukan holding ultara mikro di Indonsesia yaitu sebagai solusi bagi usaha kecil dan menegah agar dapat mengakses peminjaman modal sehingga UMKM diharapkan dapat go public. Selanjutnya, kebijakan formulasi hukum konsep holding ultra mikro di Indonesia, sebelum dilakukannya proses restrukturisasi maupun pembentukan holding BUMN, perlu dilakukan proses pengelompokan fungsi dan pemetaan yang komprehensif terlebih dahulu sehingga tercipta sinergi dan value added dari masing-masing BUMN.


Deskripsi Lain

In writing the thesisi and this has a problems related to the holding company owned by Indonesia has different to the holding company in Malaysia although have in common and are soe and be under one brood holding company khazanahnasionalobhd business. Holding the super owned Malaysia not Indonesia adobtion. When Indonesia has the super holding will shift the role of state enterprise ministry main succeeded with the director with a view to political health there is no intervention by owned enterprises and the political dynamics. Used type research normative approach, who will use legislation comparative approach, conceptual and to make law comparative studies of the comparative studies of the law country with other countries law froma certain time by law from another time, relating to the concept of holding company ofa state-owned companies in Indonseia and Malaysia. And it is realated to the article 1 10 act No.40 years 2007 on limited liability company. The result of the research indicated the concept ofholding company satate-owned comapnies in Indonesia and Malaysia by Khazanah Nasional bhd clear very different. The task of state-owned companies in Indonesia, hold affairs in the field of development soe in government to assist the president to carry out of governing a state, while by khazanahnasionalberhard Malaysia is holding company that manages super holding 11, who had played a role a catalyst in government has already developed several of government programs and strategy. Strategic investment fund of the government of Malaysia, holding and manage assest in PT TuguPratama commercial the governmnet and take an investment decision stratejik on behalf of the state. Ownership of the manjority by the ministry of Malaysia. Next urgensitas the formation of holding ultra micro entrepreneurs in Indonesia that is access for small and medium enterprises that have been able to access so that small and medium businesses UMKM can go public. Next formulation policy law the concept of holding ultra micro entrepreneurs in Indonesia, before sealed

• Perbandingan Konsep Penerapan Holding Ultra Mikro Indonesia dan Khazanah Nasional BHD Malaysia