ABSTRAKrnOtorita IKN Nusantara adalah suatu lembaga setingkat kementerian yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan persiapan, pembangunan serta pemindahan IKN, dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khusus IKN Nusantara. Otorita IKN merupakan lembaga setara Kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN, serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota Nusantara. IKN nantinya akan dipimpin oleh seorang yang disebut Kepala Otorita yang akan dibantu oleh wakil yang ditunjuk langsung oleh presiden yang merupakan anggota kabinet setingkat menteri. Konsep Otorita IKN sepertinya tidak sejalan dengan sudut pandang pemerintah daerah jika dilihat dari konstitusional sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Karena normanya mengatur konsep, struktur mekanisme secara baku dan diatur dalam Pasa 18 ayat 1 sampai ayat 7. Pengaturan Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan kurang tepat jika dilihat dari sisi konstitusi atau pemerintah. Tidak ada wilayah atau daerah di Indonesia ini yang dipimpin oleh Kepala Otorita meskipun Ibu Kota sekalipun, yang pada kenyataannya Jakarta juga dipimpin oleh seorang Gubernur. Keyword : Otorita, Ibu Kota Negara, Pemerintah Daerah Khusus


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe Nusantara IKN Authority is a ministry-level institution that has responsibility for the preparation, development and transfer of IKN, and administration of government in the special area of Nusantara IKN. The IKN Authority is an institution equivalent to the Ministry that organizes activities for the preparation, development and transfer of IKN, well administers regional administration specifically for the capital of the Archipelago. The IKN will later be led by a so-called Head of Authority who will be assisted by a representative appointed directly by the president who is a ministerial-level cabinet member. The concept of the IKN Authority does not seem to be in line with the local government's point of view from a constitutional perspective stipulated in the provisions of Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Because the norms regulate concepts, the mechanism structure is standard and regulated in Article 18 paragraph 1 to paragraph 7. Arrangements for the IKN Authority administrators of government is less precise when viewed from the side of the constitution government. There is no region region in Indonesia that is led by a Head of Authority even though it is the Capital City, in reality Jakarta is also led by a Governor.rnKeyword : Authority, Special Regional Government, The nation's capital

• KEBERADAAN LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945