Penelitian yang berjudul Tinjauan Mas{lah{ah Mursalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Praktik Tukang Gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo ini merupakan sebuah penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori mas{lah{ah mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penilitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan secara rinci kejadian yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung melalui observasi, wawancara dengan orang-orang yang berkaitan, dan buku, jurnal-jurnal, serta dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data kemudian peneliti menganailis data menggunakan metode analisis induktif. Hasil dari penelitian ini, terbukti secara nyata bahwa tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo tidak memiliki surat izin melakukan praktik dari dinas kesehatan dan pemerintahan kabupaten/kota Sidoarjo. Bila ditinjau dari teori mas{lah{ah mursalah, praktik tukang gigi termasuk kedalam mas{lahah tahsiniyya>t. Selama menjalankan praktiknya belum ada konsumen yang dirugikan oleh tukang gigi, dengan demikian jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadat yang akan ditimbulkan, maka menarik maslahat jauh lebih diutamakan daripada menolak mafsadat. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tukang gigi di Pink Behel Sukodono Sidoarjo melanggar Pasal 4 huruf (a) terkait hak konsumen atas keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa dan Pasal 7 ayat (2) dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen sehingga sangat beresiko merugikan konsumen dan apabila terdapat konsumen yang dirugikan maka tukang gigi harus memberikan ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19. Tukang gigi juga melampaui batas wewenangnya dalam bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Sehingga beresiko mendapatkan sanksi yang diatur dalam Pasal 11 berupa: 1) Teguran tertulis, 2) Pencabutan izin sementara, 3) Pencabutan izin tetap.


Deskripsi Lain

The research entitled Overview of Mas{lah{ah Mursalah and Consumer Protection Law in Dental Practices at Pink Behel Sukodono Sidoarjo is a field study with the aim of knowing how dental artisans practice at Pink Behel Sukodono Sidoarjo which will then be analyzed based on mas{lah{ah mursalah theory and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses qualitative research for the type of field research (field research) which is descriptive analytical by describing in detail the events that occurred in the field. The approach method used is normative-empirical juridical. In the research process, researchers use primary data obtained directly through observation, interviews with related people, and books, journals, and official documents used to complete the data. Then the researcher analyzes the data using inductive analysis method. The results of this study, it is clearly proven that the Dental Practice at Pink Behel Sukodono Sidoarjo does not have a license to practice from the health office and the Sidoarjo district/city government. When viewed from the theory of mas{lah{ah mursalah, the practice of Dental Practice is included in the mas{lahah tahsiniyya>t. During their practice, no consumers have been harmed by Dental Practice, if the benefits are greater than the mafsadat that will be generated, then attracting benefits is far more prioritized than rejecting mafsadat. Viewed from Consumer Protection Law, Dental Practice at Pink Behel Sukodono Sidoarjo violated Article 4 letter (a) regarding consumer rights to security and safety in consuming goods and/or services, and Article 7 paragraph (2) do not provide correct, clear, and honest information to consumers, so that it is very risky to harm and if a consumer is harmed then the Dental Practice must provide compensation stipulated in Article 19. Dental Practice also exceed the limits of their authority in working stipulated in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning Guidance, Supervision and Licensing for Dental Practice Work. So that there is a risk of getting sanctions regulated in Article 11 in the form of: 1) Written warning, 2) Revocation of temporary permits, 3) Revocation of permanent permits.

• Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat
• Tinjauan Yuridis Merek Pada Handphone Supercopy Menurut Undang-undang Merek Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA LABEL HALAL
• Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tembakau Campuran (Studi Kasus di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN NON KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TUKANG GIGI