ABSTRAKrnrnPemerintah menjadi peran utama dalam penyediaan layanan publik yang prima bagi seluruh warganya. Pelaksanaan pelayanan publik yang baik merupakan harapan masyarakat kepada aparatur pemerintah Indonesia. Reformasi birokrasi menjadi langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan pembenahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta lebih baik, sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Metode Penelitian untuk naskah ini dilakukan secara sistematis dan metodelogis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan nasakah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual.rnPengaturan zona integritas di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pembangunan zona integritas merupakan langkah penting dalam pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas praktek KKN, dan juga terkait peningkatan kualitas dalam pelayanan publik. Zona Integritas diatur dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona integritas menjadi urgensi dalam pelayanan publik di Indonesia. Integrasi zona integritas dan pelayanan publik menjadi penghubung setiap komponen penyelenggaraan pemerintah, sehingga terjadi harmonisasi antar keduanya Karena dengan adanya pembangunan zona integritas ini, bukan hanya sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi juga pelayanan publik yang awalnya banyak proses yang tumpang-tindih, kualitas SDM yang tergolong rendah, terjadinya penyelewengan wewenang, serta pengawasan yang kurang maksimal menjadi lebih baik dan berkualitas. Hal ini menjadikan zona integritas sebagai keberhasilan dalam program reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dalam sektor pelayanan publik.rnrnKata Kunci : Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Pelayanan Publik


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnrnThe government plays a major role in providing public services for all its citizens. The implementation of good public services is the hope of the people for the Indonesian government apparatus. Bureaucratic reform is a step that must be taken to carry out improvements to an effective, efficient and better government administration system, so to maximize service to the community.rnMethods the research for this manuscript was carried out systematically and methodologically, using normative research methods. The approach to this text is carried out using a statutory approach combines with a conceptual approach. Integrity zone regulation in Indonesia has undergone several changes. The development of integrity zones is an important step in improving the system of good governance, and also related to improving the quality of public services. The integrity zone is regulated in Permenpan RB Number 90 of 2021 concerning Development and Evaluation of Integrity Zones Towards Corruption-Free Areas and Clean Bureaucratic Areas and Serving in Government Agencies. The integrity zone and public services becomes a link between each component of government administration, so that there is harmonization between the two. Because with thedevelopment of thid integrity zone, it is not only the prevention and eradication of criminal acts of corruption but also public services, which initially had many overlapping processes, the quality of human resources which is classified los, there is abuse of authority, well supervision that is not optimal enough to be better and of better quality. This makes the integrity zone a success in the bureaucratic reform program in Indonesia, especially in the public service sector. Keywords: Bureaucratic Reform, Integrity Zone, Public Service.

• URGENSI INTEGRASI ZONA INTEGRITAS DAN PELAYANAN PUBLIK