Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur oleh UU SPPA. Adapun salah-satu asas yang mendasari pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah penghargan terhadap pendapat anak. Hak berpendapat anak korban telah diakomodir oleh Pasal 60 ayat (2) UU SPPA, namun dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa “dalam hal tertentu” yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi memberikan celah hukum bagi hakim anak untuk tidak memberikan kesempatan bagi anak korban dalam menyampaikan pendapatnya dipersidangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap 2 isu, yaitu: 1). Implementasi Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta; 2). Batasan Anak Korban dalam menyampaikan pendapat saat persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dianalisa melalui pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, penelusuran online dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hak berpendapat anak korban di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah terpenuhi dengan cukup baik dan batasan anak korban untuk berpendapat di persidangan berdasarkan pemahaman hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengacu pada kesempatan yang didasarkan pada keadaan anak korban itu sendiri berkenaan dengan kemampuannya baik secara fisik ataupun psikis untuk menyampaikan pendapatnya di persidangan. Untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak korban tindak pidana maka perlu adanya penjelasan secara komprehensif atas frasa "dalam hal tertentu" pada rumusan Pasal 60 Ayat (2) UU SPPA sehingga dapat memberikan kesatuan pemahaman bagi hakim anak pada setiap pengadilan negeri di Indonesia.rnrnKata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban, Hak Berpendapat.


Deskripsi Lain

The juvenile justice system in Indonesia has been regulated by the SPPA Law. One of the principles underlying the implementation of the juvenile justice system is respect for the view of the child. Respect for the view of child victims has been accommodated by Article 60 paragraph (2) of the SPPA Law, however in the formulation of the article there is a phrase "dalam hal tertenu" which is multirninterpretive, so that it has the potential to provide legal loopholes for juvenile judges not to provide opportunities for child victims to express their view at trial. Based on this, it is necessary to conduct a study on 2 issues, namely: 1). Implementation of Article 60 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in the Yogyakarta District Court; 2). Restrictions on Child Victim in expressing their views during the trial at the Yogyakarta District Court.This research is an empirical legal research analyzed through an empirical juridical approach. The data used in this study were collected through interviews, literature studies, online searches and documentation. The results showed that the implementation of the victim's child's right to opinion in the Yogyakarta District Court had been fulfilled quite well and the victim's child's superiors to argue in ourt based on the understanding of the juvenile judge in the Yogyakarta District Court referred to the opportunity that Based on the circumstances of the children victim themselves regarding their ability both physically and psychologically to express their opinion at trial. To provide fair legal protection for child victims of crime, it is necessary to have a comprehensive explanation of the phrase "dalam hal tertentu" in the formulation of Article 60 Paragraph (2) of the SPPA Law so to provide unity of understanding for juvenile judges in every district court in Indonesia.rnrnKeywords: Juvenile Justice System, Child Victim, Respect For The View Of The Child