ABSTRAKrnBentuk korupsi telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan tersebut disebabkan karena adanya kelemahan dari regulasi yang ada dan kemudian dimanfaatkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuk korupsi yang dimaksud adalah gratifikasi seksual, gratifikasi seksual adalah pemberian layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai imbal balik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban sesuai keinginan pemberi layanan seks. Gratifikasi seksual belum diatur dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, hingga saat ini belum ada peraturan yang menegaskan bahwa gratifikasi seksual merupakan tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pembaharuan hukum pidana mengenai perbuatan gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi dengan berdasarkan penafsiran ekstensif dan penafsiran gramatikal terhadap frasa ‘fasilitas lainnya’ dalam Pasal 12B Ayat (1) UU PTPK serta penafsiran historis terhadap sejarah UU PTPK dan penafsiran komparatif terhadap pengaturan gratifikasi di Negara Singapura. Namun begitu, Pasal 12B Ayat (1) UU PTPK mengatur pembatasan terkait gratifikasi harus dikonversikan dengan nilai rupiah, sedang gratifikasi seksual tidak mempunyai nilai rupiah. Sehingga, diperlukan pembaharuan terhadap UU PTPK untuk pengaturan gratifikasi seksual. Pembaruan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan nilai yang ada di masyarakat dan bersumber pada Pancasila.rnKata Kunci: Urgensi, Pembaharuan Hukum Pidana, Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe phenomenon of corruption has undergone manifold developments. Such developments are attributed to the presence of weaknesses in existing regulations, which are subsequently exploited by civil servants state officials. The form of corruption in question is sexual gratification, which involves the provision of sexual services to civil servants state officials a reciprocal gesture for carrying out refraining from actions that contradict their duties, according to the desires of the provider of sexual services. Sexual gratification remains unregulated within the context of legislation for combating criminal acts of corruption. This implies that, up to the present time, there is no regulation that explicitly stipulates sexual gratification a criminal act of corruption. The formulation of the problem examined in this research is how the urgency of criminal law reform regarding sexual gratification acts within corruption offenses in Indonesia.rnThis study adopts a normative legal research methodology, incorporating the legislative approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal sources utilized in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, employing the technique of literature review. The method of legal analysis employed in this research is a qualitative descriptive analysis method with a deductive conclusion drawing model.rnThe findings of this research indicate that sexual gratification can be categorized a form of gratification based on extensive interpretation and grammatical interpretation of the phrase "other facilities" in Article 12B Paragraph (1) of the Corruption Eradication Law (UU PTPK). Furthermore, historical interpretation of the UU PTPK and comparative interpretation of gratification regulations in Singapore were also conducted to support this classification. However, Article 12B Paragraph (1) of the Corruption Eradication Law (UU PTPK) stipulates limitations regarding gratification that must be converted into monetary value, while sexual gratification does not possess a monetary value. Therefore, a revision of the Corruption Eradication Law (UU PTPK) is necessary to address the regulation of sexual gratification. The can be conducted through the existing values within society and rooted in Pancasila.rnKeywords: Urgency, Penal Reform, Sexual Gratification, Corruption.

• URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERBUATAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA