Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana karenakan merugikan pihak lain seperti halnya yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu Riau. Pengaturan tindak pidana pencurian sejatinya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana pencurian. 3 (tiga) tahun terakhir, tindak pidana pencurian kelapa sawit di PT. Hutahaean meningkat sejumlah 142 kasus, sehingga menimbulkan kerugian pada PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu Riau, sehingga hal ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pencurian kelapa sawit di PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan Pendekatan Konseptual yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya melalui teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, serta penelusuran online, yang kemudian diolah menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencurian. Pembahasan pada penulisan ini meliputi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dan hak-hak perkebunan kelapa sawit PT. Hutahaean dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT. Hutahaean yang menjadi korban tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang didukung oleh kebijakan secara preventif dengan membentuk MOU antara pihak kepolisian dan dukungan secara represif yakni wajib diproses secara hukum. Upaya ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap PT. Hutahaean untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.


Deskripsi Lain

The crime of palm oil theft is a crime that is categorized a criminal act because it harms other parties happened in the PT. Hutahaean, Rokan Hulu Regency, Riau. The regulation of criminal acts of theft has actually been regulated in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, which regulates the rights of victims of criminal acts of theft. In the last 3 (three) years, the crime of palm oil theft at PT. Hutahaean increased by 142 cases, causing losses to PT. Hutahaean, Rokan Hulu Regency, Riau, so this raises the formulation of the problem, namely how to apply criminal sanctions to palm oil theft at PT. Hutahaean Rokan Hulu Regency? The research method used is Juridical Empirical and Conceptual Approach which aims to describe the actual situation through data collection techniques by observation, interviews, literature and documentation studies, well online searches, which are then processed using descriptive qualitative data analysis methods to find out the legal protection given to victim of the crime of theft. The discussion at this writing includes legal protection for victims of criminal acts of theft and the rights of PT. Hutahaean in Law no. 39 of 2014 concerning Plantations. The results of the research show that the legal protection for PT. Hutahaean who are victims of criminal acts of theft can be done by optimizing the implementation of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, which is supported by a preventive policy by forming an MOU between the police and repressive support, namely that it must be processed legally. This effort will strengthen legal protection for PT. Hutahaean to prevent criminal acts of theft.

• Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencuri Kelapa Sawit Di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hutahaean Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau