ABSTRAKrnIzin lingkungan atau dokumen lingkungan sangat berperan penting dalam legalitas suatu usaha. AMDAL, UKL-UPL dan SPPL merupakan prasyarat dalam penerbitan suatu izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup sangat perlu dilakukan guna sebagai pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan.rnPenelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah metode exploratoris deskriptif yuridis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif.rnKegiatan usaha tambak udang di wilayah Kabupaten Sumenep yang beroperasi tidak dilengkapi dokumen pendukung lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL termasuk ke dalam pelanggaran. Hal itu dibuktikan dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dari 971 pelaku usaha tambak udang, hanya 24 yang memiliki dokumen lingkungan. Dan hal tersebut tidak ada penegakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum.rnKata Kunci: Tambak Udang, AMDAL, Penegakan Hukum


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnEnvironmental permits environmental documents play an important role in the legality of a business. AMDAL, UKL-UPL and SPPL are prerequisites for issuing an environmental permit, stipulated in Law Number 3/2009 concerning Environmental Protection and Management. A study of the significant impact of a planned business activity on the environment really needs to be carried out in order to make decisions regarding the implementation of a business activity.rnThis research is an empirical research, with the approach used is exploratory juridical descriptive method, using primary and secondary data sources, data obtained through observation and interviews, the method used is qualitative analysis.rnShrimp pond business activities in the operating area of Sumenep Regency which are not equipped with environmental supporting documents such AMDAL, UKL-UPL, SPPL are included in the violation. This is evidenced by data from the Department of Environment and the Department of Fisheries, out of 971 shrimp pond business actors, only 24 have environmental documents. And there is no further enforcement from law enforcement officials.rnKeywords: Shrimp Ponds, AMDAL, Law Enforcement

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA TAMBAK UDANG TIDAK MEMILIKI AMDAL DI WILAYAH KABUPATEN SUMENEP