ABSTRAKrnPersoalan penampungan terhadap pengungsi warga negara asing merupakan sebuah tantangan keniscayaan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara yang hidup berdampingan dengan negara-negara lain. Secara umum aturan penanganan pengungsi dilakukan berdasar kepada ketentuan hukum internasional yang bersumber dari konvensi internasional 1951 tentang pengungsi dan protokol tahun 1967 yang menjelaskan terhadap konvensi 1951. Indonesia merupakan negara yag tidak meratifikasi konvensi tersebut, namun penanganan terkait penampungan pengungsi diatur didalam hukum nasional yang bersandar kepada UUD NRI 1945 pasal 28 G, UU Hubungan Luar Negeri tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang mengatur bahwa penampungan terhadap pengungsi ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa rumah detensi imigrasi adalah tempat bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian bukan untuk pengungsi. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidak jelasan hukum terhadap penanganan penampungan bagi pengungsi luar negeri yang juga bisa diartikan adanya kekosongan hukum karena peraturan presiden haruslah tidak boleh bertentangan dengan UU sebagai peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan pengungsi luar negeri di Indonesia sehingga dapat menghindari ketidak harmonisan antar kebijakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penanganan terhadap persoalan penampungan pengungsi luar negeri dapat menimbulkan akibat hukum selain kepada pengungsi, juga kepada negara tempat dia melakukan pengungsian. Dalam kebijakan hukum terhadap penanganan persoalan penampungan bagi pengungsi di Indonesia terdapat ketidak harmonisan antar aturan hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidak selarasan ketentuan antara peraturan pelaksana dengan peraturan diatasnya. Sebagai negara yang dijadikan tempat transit para pengungsi mengakibatkan Indonesia turut terlibat dalam permasalahan penampungan terhadap pengungsi. Meskipun tidak menjadi subjek hukum permanen atas permasalahan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk turut membantu bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi yang sifatnya hanya sementara sampai para pengungsi tersebut ditempatkan ke negara lain yang menerima pengungsi untuk tinggal disana. Kata kunci : Pengungsi, Kebijakan Hukum, Penampungan.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnConflicts over the detention of refugees of foreign nationals are a necessary challenge in running the government of a country that lives side by side with other countries. In general, the rules for handling refugees are carried out based on international legal provisions originating from the 1951 international convention on refugees and the 1967 protocol explaining the 1951 convention. Indonesia is a country that has not ratified the convention, but handling related to refugee accommodation is regulated in national law which is limited to the Constitution. NRI 1945 article 28 G, the 1999 Foreign Relations Law and Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the Handling of Foreign Refugees which stipulates that refugees are placed in immigration detention centers. Meanwhile, based on the provisions of Article 1 point 33 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, it stipulates that an immigration detention center is a place for foreigners who are subject to immigration administrative measures, not for refugees. This has led to legal ambiguity regarding the handling of accommodation for refugees abroad which can also be interpreted legal hatred because presidential regulations cannot conflict with laws higher regulations. Therefore, this research was conducted to analyze legal policies regarding the handling of refugee accommodation problems abroad in Indonesia so to avoid disharmony between legal policies. The research method used is normative legal research doctrinal legal research. The approach taken is a statutory approach (statute approach), historical approach (historical approach), and comparative approach (comparative approach). The results of this study indicate that the handling of the problem of sheltering refugees abroad can have legal consequences not only for refugees, but also for the country where they evacuate. In the legal policy towards handling the problem of shelter for refugees in Indonesia there is disharmony between legal rules. This happens because there is a mismatch between the provisions of the implementing regulations and the regulations above. As a country that is used a transit point for refugees, Indonesia is involved in the problem of sheltering refugees. Even though it is not a permanent legal subject to this problem, Indonesia is obliged to help protect and fulfill the rights of refugees which are only temporary until the refugees are placed in another country that accepts refugees to live there.rnKeywords: Refugees, Legal Policy, Shelter.

• REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PERSOALAN PENAMPUNGAN PENGUNGSI LUAR NEGERI DI INDONESIA