Peninjauan Kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum menimbulkan pro dan kontra atau polemik dan pendapat kontroversial baik dikalangan akademisi, praktisi dan para ahli hukum. Dari pro dan kontra tersebut diakibatkan menganai subjek pemohon PK, diantaranya ada yang mengatakan jaksa boleh menajukan peninjauan kembali, serta ada juga bahwa jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali dan yang boleh mengajukan peninjauan kambali hanya terdakwa atau ahli warisnya. Secara eksplisit Pasal 263 KUHAP hanya mengatur terpidana atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Penuntut umum tidak diperkenankan untuk melakukan PK. Dalam konteks legal formal inilah maka Mahkamah Agung memutuskan dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK dari jaksa. Serta diperjelas juga dengan adanya putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 bahwa jaksa tidak diperkenankan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun, pada prakteknya jaksa diberikan ruang untuk mengajukan PK yakni adanya penambahan wewenang jaksa dalam Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini ditarik permasalahan: alasan atau dasar keberadaan ketentuan Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan Apa urgensi JPU mengajukan PK dalam UU No. 11 Tahun 2021 padahal dalam KUHAP memiliki kewenangan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian dari penelitian ini kewenang jaksa dalam masalah pidana, perdata, dan tata usaha negara tertuang Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, namun kewenangan jaksa yang ada dalam ketentuan pasal tersebut ditambah didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30C huruf h yang menyebutkan salah satu kewenangan jaksa adalah “mengajukan peninjauan kembali” alasan adanya pasal ini adalah ada beberapa aturan perundang-undangan seperti Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Pasal 248 ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan beberapa putusan PK dari oleh JPU yang diterima oleh MA. Dalam upaya hukum luar biasa jaksa memiliki wadah sendiri yakni kasasi demi kepentingan hukum, Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana. Apabila peninjauan kembali tetap diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi terpidana atau ahli warisnya, dan hal tersebut tentu saja berpotensi melanggar hak asasi terpidana.rnKata Kunci: Peninjauan kembali, putusan bebas atau lepas.


Deskripsi Lain

Judicial review by public prosecutors raises pros and cons polemics and controversial opinions among academics, practitioners and legal experts. Some of these pros and cons are caused by the subject of the PK applicant, including some who say that the prosecutor may file a review, and some that the prosecutor may not file a review and that only the defendant his heirs may file a review. Article 263 of the Criminal Procedure Code explicitly stipulates that only the convicted person his/her heirs can file a review to the Supreme Court. The public prosecutor is not allowed to file a review. In this formal legal context, the Supreme Court decided and stated that it could not accept the prosecutor's PK application. It is also clarified by Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 that prosecutors are not allowed to file for a review. However, in practice, prosecutors are given space to submit PKs, namely the addition of prosecutor authority in Article 30C letter h of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. In this case, the problem is drawn: the reason basis for the existence of the provisions of Article 30C letter h of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which regulates one of the powers of the Public Prosecutor to file a judicial review and What is the urgency of the prosecutor filing a judicial review in Law No. 11 of 2021 even though the Criminal Procedure Code has the authority for extraordinary legal remedies of cassation in the interests of the law . This research is normative legal research, with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that the prosecutor's authority in criminal, civil and state administrative matters is contained in Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, but the prosecutor's authority in the provisions of the article is added in Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Article 30C letter h which states that one of the prosecutor's authorities is "to file a judicial review" the reason for this article is that there are several laws and regulations such Article 263 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, Article 248 paragraph (3) of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice, and several PK decisions from the prosecutor that were accepted by the Supreme Court. In the prosecutor's extraordinary legal remedy has its own forum, namely cassation in the interests of the law, Cassation in the interests of the law is the last legal remedy that can be carried out by the Public Prosecutor in the criminal justice system. If the review is still submitted by the Public Prosecutor, it is of course very unfavorable for the convict his heirs, and this of course has the potential to violate the human rights of the convict.rnKeywords: Judicial review, acquittal release.