ABSTRAKrnTindak Pidana Prostitusi, merupakan masalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia prostitusi merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi dalam masyarakat, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan, Prostitusi juga belum di atur secara spesifik dalam hukum positif di indonesia dalam Undang Undang yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif berdasar pada pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) sehingga dirasa perlu adanya Pembaharuan Hukum dengan menggunakan kebijakan kriminal terkait seluruh subjek dalam tindak pidana prostitsui. Dalam prinsip hukum yang ada di Indonesia, dengan hal ini tindak pidana prostitusi menggunakan prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, dan prinsip pemisahan baik buruk karena para pihak yakni Mucikari, Pekerja Seks, dan Pengguna Jasa yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi sangat berperan penting dalam berlangsungnya praktek tersebut.rnTulisan ini bertujuan agar bisa mendorong adanya kebijakan, dan kebijakan yang dimaksud menggunakan kebijakan kriminal dalam tindak pidana prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Karena selama ini para pihak yang ikut terlibat dalam prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana sesuai dengan bunyi pasal 298 KUHP. Penulis ingin memberikan ide pembaharuan sebagai upaya penanggulangan prostitusi.rnKata Kunci : Prostitusi, Prinsip Prinsip Hukum, Formulasi Kebijakan


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnThe crime of prostitution is a classic problem faced by countries around the world, including Indonesia. Even in Indonesia, prostitution is one of the professions that is growing and becoming trendy in society, either secretly openly, Prostitution has also not been specifically regulated in positive law in Indonesia in the applicable Law. By using a normative research method based on a conceptual approach and statutory approach, it is deemed necessary to reform the law by using criminal policy related to all subjects in the criminal act of prostitsui. In the legal principles that exist in Indonesia, with this criminal act of prostitution using the principle of legality, the principle of balance, and the principle of separation of good and bad because the parties namely Pimps, Sex Workers, and Service Users involved in the criminal act of prostitution are very important in the ongoing practice.rnThis paper aims to encourage policy, and the policy in question uses criminal policy in the criminal act of prostitution a criminal law reform. Because so far the parties involved in prostitution cannot be charged by criminal law, only pimps place providers can be charged with criminal law in accordance with the provisions of Article 298 of the Criminal Code. The author wants to provide ideas for reform an effort to tackle prostitution.rnKeywords: Prostitution, Legal Principles, Policy Formulation

• PRINSIP-PRINSIP PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI