ABSTRAKrnrnrnPerda menjadi salah satu alat untuk melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas agar pembentukan perda lebih terarah, terkoordinasi, dan penyelesaiannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Propemperda. Secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.rnMetode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) digabungkan dengan Pendekatan Fakta (The Fact Approach).rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki jangka waktu masing-masing setiap tahapannya. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan daerah untuk melakukan harmonisasi pada rancangan Perdanya menyebabkan jangka waktu tersebut tidak dapat ditepati. Tentunya pengaturan ini merupakan langkah awal perbaikan, dimana sebelumnya pengharmonisasian masih dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi, dan bagian hukum baik di kabupaten/kota. Dengan demikian proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang yang baru ini dilakukan sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan ini juga diharapkan bisa menjawab permasalahan yang selama ini terdapat ribuan peraturan daerah yang bermasalah, sehingga terciptanya peraturan yang baik dari hulu sampai dengan hilir.rnKata Kunci: Jangka Waktu Perda, Pengharmonisasian Perda


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnrnPerda is one of the tools to carry out social and democratic transformation a manifestation of regional communities that are able to respond to rapid changes and challenges in the current era of autonomy and globalization and the creation of good local governance part of sustainable development in the regions. On that basis, the formation of regional regulations must be carried out in accordance with the principles so that the formation of regional regulations is more directed, coordinated, and the completion is in accordance with the period stipulated in the Propemperda. Formally, a series of processes have been established that must be passed which include the planning process, drafting process, discussion process, determination and invitation process.The research method used in this study is empirical juridical law research. The approach taken is the Statue Approach combined with The Fact Approach.rnThe results of this study show that the stages in the formation of Regional Regulations in Pamekasan Regency have their respective durations. However, with Law Number 13 of 2022 which requires regions to harmonize the draft bylaws, this period cannot be kept. Of course, this arrangement is the first step to improvement, where previously harmonization was still carried out by the legal bureau of the provincial local government, and the legal department both in the district city. Thus the process of harmonizing, rounding, solidifying the conception of draft laws and regulations based on this new law is carried out up to regional regulations. This provision is also expected to answer the problems that have so far there are thousands of problematic regional regulations, so to create good regulations from upstream to downstream.rnKeywords: Regional Period, Harmonization of Local Regulations

• HARMONISASI JANGKA WAKTU PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan)