ABSTRAKrn rnJabatan Presiden sebagai Kepala Negara adalah jabatan organisasi negara yang memiliki otoritas dan fungsi serta saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu. Kepala Negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi karena jabatan Kepala Negara merupakan organisasi yang melahirkan otoritas dan wewenang. Jabatan Kepala Negara adalah bagian dari fungsi atau aktivitas penyelenggara negara yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan ini muncul sebagai pribadi (person) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.rnIsu hukum dalam peneletian ini adalah Bagaimanakah pengaturan jabatan Presiden selaku Kepala Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 serta bagaimana perbandingan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Filipina. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.rnHasil penelitian menjelaskan bahwa Jabatan Presiden selaku Kepala Negara tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, namun dalam ketentuan Pasal 10, 11, 13, 14, 15, 16 dan 17 Presiden dapat disebut sebagai kepala negara. Presiden sebagai Kepala Negara memiliki kekuasaan untuk mengangkat Duta dan menerima Duta negara lain yang harus memperhatikan pertimbangan DPR. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun persamaan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina sama-sama menggunakan istilah kepala negara. Sedangkan perbedaan Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia dan Presiden sebagai Kepala Negara di Amerika Serikat dan Filipina terletak pada: (a) Presiden sebagai Kepala Negara di Indonesia memiliki hak prerogratif, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. (b) Presiden sebagai Kepala Negara di Amerika Serikat dan Filipina tidak memiliki hak prerogratif, karena setiap keputusan Presiden masih memerlukan persetujuan senator.rnKata Kunci: Jabatan Presiden, Kepala Negara, UUD NRI Tahun 1945


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnrnThe position of the President Head of State is the position of a state organization that has authority and functions and is interconnected in a totality of a certain work environment. The Head of State is referred to an association of functions because the position of the Head of State is an organization that gives rise to authority and authority. The position of Head of State is part of the functions activities of state administrators that are permanent ongoing. This position appears a person (person) legal subject, who is burdened with obligations and fulfills the obligation to carry out legal actions.rnThe legal issues in this research are how the position of the President Head of State is regulated based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and how the comparison of the President's position Head of State in Indonesia with the United States and the Philippines. The research method used in this research is normative research.rnThe results of the study explain that the position of the President the Head of State has never been explicitly stated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but in the provisions of Articles 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 17 the President can be referred to the head of state. The President the Head of State has the power to appoint ambassadors and receive ambassadors from other countries who must pay attention to the considerations of the DPR. This is contained in Article 13 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As for the position of the President Head of State in Indonesia, the United States and the Philippines both use the term head of state. Meanwhile, the differences between the President Head of State in Indonesia and the President Head of State in the United States and the Philippines lie in: (a) The President Head of State in Indonesia has prerogative rights, for example regulated in Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (b) The President the Head of State in the United States and the Philippines does not have prerogative rights, because every decision of the President still requires the approval of the senators.rnKeywords: Position of President, Head of State, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

• JABATAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DI TINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945