Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam menjalankan kekuasaannya di bidang penegakan hukum harus melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara merdeka dan bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan kewenangannya, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan tindakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang kejaksaan mengacu pada Pasal 1 angka 1-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selanjutnya, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada pasal 6, 7, 8, yang dipertegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rnKata kunci: Kewenangan Kejaksaan, KPK, Tindak Pidana Korupsi


Deskripsi Lain

The Attorney and the Corruption Eradication Commission (KPK) are state institutions that uphold the rule of law, protecting the public interest of protect human rights. In carrying out their powers in the field of law enforcement have to carry out their functions and authorities independently and free from influence interference by anything which is uncertainty to carry out of the authority The Attorney and the Corruption Eradication Commission (KPK) is in central position with strategey action to conducted curroption crime. The the duties and authorities of the prosecutor's office refers to Article 1 paragraph 1-4 of Law Number 11 of 2021 jo. Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. Furthermore, the duties and authorities of the Corruption Eradication Commission refer to articles 6, 7, 8, which are emphasized in Article 11 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.rnKeywords: Prosecutor's Authority, KPK, Corruption