Kepemilikan harta kekayaan yang meningkat dalam kurun waktu yang singkat para pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum selalu menjadi sorotan masyarakat. Perkembangan media sosial digital yang mendorong untuk mempublikasikan kepemilikan harta kekayaan setiap orang, baik pejabat publik, pelaku bisnis, dan badan hukum, menjadi bumerang manakala terjerat perkara pidana.Saat ini tindak pidana korupsi juga banyak terjadi pada subyek hukum privat, seperti perseorangan dan perseroan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik isu hukum mengenai kriteria peningkatan kekayaan secara tidak wajar perseorangan dapat dikategorikan tindak pidana. Untuk menjawab isu hukum tersebut akan digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dengan logika berpikir deduktif untuk menghasilkan preskripsi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kriteria peningkatan kekayaan yang tidak wajar perseorangan yang dapat dikualifikasikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri. Perbuatan ini merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 20 UNCAC. Indikator dalam memperkaya diri sendiri secara tidak wajar untuk memastikan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dan memang untuk mencari keuntungan. Ruang lingkup memperkaya diri sendiri tersebut termasuk keluarga baik sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga. Ketidakwajaran dalam kepemilikan kekayaan juga perlu ada dimana unsur ini harus dibuktikan oleh orang yang diduga melakukan perbuatan unexplained wealth


Deskripsi Lain

Ownership of wealth that increases in a short period of time by public officials, business people, and legal entities is always in the spotlight of the public. The development of digital social media that encourages the publicization of everyone's property ownership, both public officials, business people, and legal entities, backfires when entangled in criminal cases. Currently, corruption also occurs in many private law subjects, such individuals and companies. Based on the description of the background of the problem in this study, legal issues can be drawn regarding the criteria for unnatural increase in wealth for individuals to be categorized criminal acts. To answer these legal issues, normative research methods will be used with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials with deductive thinking logic to produce prescriptions. The results of his research show that the criteria for an unnatural increase in wealth of individuals who can qualify criminal acts are acts committed deliberately to enrich themselves. This deliberate is an indicator of unnatural self-enrichment to ensure that the act is done consciously and indeed for profit. The scope of self-enrichment includes families both by blood and blood up to the third degree. Improprieties in wealth ownership also need to exist where this element must be proven by people suspected of committing unexplained wealth acts