AbstrakrnPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan atau persoalan hukum di Hutan Konservasi. Pengelolaan di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan mengacu pada aspek kearifan lokal. Studi tentang pengaturan yang tumpang tindih antara UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penilaian terhadap aspek lokal dimana kesadaran masyarakat beradarnkonsisten dan berkelanjutan dalam melakukan upaya konservasi di kawasan CMC Tiga Warna yang mengacu pada konsep kearifan lokal budaya Jawa yaitu Memayu Hayuning Bhawana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Hukum Normatif, dengan peraturan perundang-undangan pendekatan dan Pendekatan Konseptual. Penyelesaian konflik norma yang terjadi diuji berdasarkan Teori Gert-Fredrick Malt pada prinsip preferensi terhadap hukum dengan beberapa metode, meliputi: a) Reinterpretasi; b) Pembatalan; c) Pemulihan; d) Penolakan. Dulu menemukan bahwa Bhakti Alam merupakan entitas lokal (berbentuk komunitas) yang hidup dan berlakurnkearifan lokal yang berbadan hukum berupa: 1) yayasan; 2) pemantauan masyarakat kelompok; dan 3) Kelompok Tani Hutan. Ternyata dalam praktiknya kearifan lokal tidak hanya itu saja wilayah masyarakat adat dan suku. Hal di atas merupakan paradoks dalam semangat yang dimiliki manusia persamaan hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam lingkungan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengabaian (neglect) sebagai jawaban atas permasalahan yang ada yang ada dalam konflik hukum yang terjadi di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang mempunyai konsekuensi praktis. Mengenali hak entitas masyarakat lokal non-pribumi untuk membuat peraturan di wilayah yurisdiksinya kawasan hutan konservasi yang dikelolanya, pengakuan ini serupa dengan prinsip subsidiaritas dalam UU Desa. Keterbatasan definisi kearifan lokal semakin memperluas maknanya. Artinya kearifan lokal tidak hanya lahir dalam masyarakat hukum adat saja.


Deskripsi Lain

AbstractrnThis study aims to examine and find answers to problems legal issues in Conservation Forest Management in Sendang Biru Hamlet, Tambak Rejo Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency with reference to aspects of local wisdom. Study of overlapping arrangements between Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Assessment of local aspects where community awareness is consistent and sustainable in carrying out conservation efforts in the CMC Tiga Warna area which refers to the concept of local wisdom in Javanese culture, namely Memayu Hayuning Bhawana. The research was conducted using the Normative Law method, with a statutory approach and a Conceptual Approach. The settlement of norm conflicts that occur is tested based on the Gert-Fredrick Malt Theory in the principle of preference for law with several methods, including: a) Reinterpretation; b) Cancellation; c) Recovery; d) Rejection. It was found that Bhakti Alam is a local entity (in the form of a community) that lives and applies local wisdom with legal entities in the form of: 1) foundations; 2) community monitoring groups; and 3) Forest Farmers Group. It turns out that in practice local wisdom is not only the domain of indigenous and tribal peoples. The above is a paradox in the spirit that people have equal rights and opportunities to play an active role in protecting and managing the environment. The results of this study found that neglect (neglect) an answer to the problems that existed in the legal conflict that occurred in Sendang Biru Hamlet, Tambakrejo Village,Sumbermanjingwetan District, Malang Regency had practical consequences. Recognizing the rights of non-indigenous local community entities to make regulations in the jurisdictional areas of the conservation forests they manage, this recognition is similar to the principle of subsidiarity in the Village Law. The limitation of the definition of local wisdom broadens its meaning that local wisdom is not only born in customary law communities.