ABSTRAKrnSurat Edaran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (beleidsregel) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan nama welfare state. Surat Edaran dalam teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Surat edaran merupakan surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum adalah surat tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang bertujuan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat luas dalam ranah pemilihan atau pemilu.rnIsu hukum dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah Status hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari Hukum Perundang- Undangan serta bagaimana Kekuatan Hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari Hukum Perundang-Undangan.rnHasil penelitian menjelaskan bahwa Status hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila ditinjau dari hukum Perundang-Undangan bukan termasuk dalam bagian Peraturan Perundang-Undangan (regeling). Status (kedudukan) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum hanya termasuk dalam jenis peraturan kebijaksanaan (beleidsregel), dibuat dalam keadaan penting dan mendesak oleh penjabat berwenang berdasar pada prinsip fries emersen. Adapun Kekuatan hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memliki kekuatan hukum mengikat terhadap publik dan mengatur (regeling) seperti Peraturan Perundang-Undangan. Surat Edaran lebih kepada aturan yang bersifat internal dan bertumpu pada kewenangan mengurus (bestuur), juga berupa keputusan administratif (beschikking). Kekuatan mengikat Surat Edaran hanya terhadap addressat atau kepada siapa surat tersebut dituju dan bagi aparat pemerintahan di bidangnya serta tidak memiliki kekuatan mengikat maupun bersifat memaksa ke publik karena tidak berisikan norma.rnKata Kunci: Surat Edaran, Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Perundang- Undangan


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnCirculars in the Indonesian constitutional system are classified a form of policy regulation (beleidsregel) that was born from the development of the concept of a modern rule of law better known the welfare state. Circulars in the theory of the formation of laws and regulations are not part of the type and hierarchy of laws and regulations. A circular letter is a written letter containing an official notification addressed to certain parties within an agency, institution organization. A general election commission circular is a written letter issued by a state institution that aims to provide policies to the wider community in the realm of elections elections.rnThe legal issue in writing this thesis is how the legal status of general election commission (KPU) circulars is viewed from statutory law and how the legal power of general election commission (KPU) circulars is viewed from statutory law.rnThe results of the study explain that the legal status of the general election commission (KPU) circular letter when viewed from statutory law is not included in the section on statutory regulations (regeling). The status (position) of a general election commission circular letter is only included in the type of policy regulation (beleidsregel), made in important and urgent circumstances by authorized officials based on the principle of fries emersen. As for the legal force of the general election commission (KPU) circular letter, it does not have binding legal force on the public and regulate (regeling) such statutory regulations. Circulars are more about rules that are internal in nature and rely on administrative authority (bestuur), also in the form of administrative decisions (beschikking). The binding power of a circular letter is only for the address to whom the letter is addressed and for government officials in their field and does not have binding power is coercive to the public because it does not contain norms.rnKeywords: Circular Letter, Election Commission, Legislation

• KEBERADAAN SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN