ABSTRAKrnPengelolaan industri pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain UUD NRI 1945, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Khususnya Ketentuan Pada Pasal 51 adalah ketentuan yang bersifat “pengecualian” atau “pembebasan” (exceptions). Namun pada Pasal Pasal 51 ternyata ini tidak menjelaskan secara spesifik yakni pada konteks Pasal 50 Titik fokusnya ditemukan kekaburan pada frasa “Perbuatan atau Perjanjian” seperti apa yang dikecualikan pada Pasal 50 UU Persaingan Usaha ini, serta pada frasa “Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam hal ini yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentu saja memiliki pemahaman kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk Pasal 51 ini mengandung frasa “Diatur dengan undang-undang” tolak ukur dari pelaksanaan pada pasal ini ialah pada undang-undang jadi sudah jelas bahwa pada Pasal 51 ini tidak dapat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Lalu muncul sebuah pertanyaan dalam hal ini apakah pada pasal 50 dan 51 ini ada benturan dikarenakan pada pasal 50 diperbolehkan untuk dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pada pasal 51 harus dilandaskan pada undang-undang, dari penjelasan tersebut ditemukanlah letak kekaburan pada kedua pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang disusun menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Ekstraksi Pertambangan Merupakan Objek Yang Dikecualikan di Dalam UU Persaingan Usaha dengan alasan bahwa sektor pertambangan berperan penting terhadap kebutuhan mendasar rakyat secara umum atau bisa dikatakan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun untuk dapat dikecualikan atau masuk dalam rumusan pasal 50 huruf A dan pasal 51 UU Persaingan Usaha harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, 1. Pengelolaan SDA ekstraksi pertambangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Hasil ekstraksi pertambangan dapat mempengaruhi ekonomi rakyat Indonesia; 3. Pemilik saham mayoritas di dalam badan usaha adalah perusahaan nasional (BUMN, BUMD dan badan usaha yang ditunjuk berdasarkan UU atau Pemerintah). Bila tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka secara tegas dapat ditindak berdasarkan UU Persaingan Usaha bila menimbulkan kerugian bagi rakyat dengan metode monopoli atau persaingan usaha tidak sehat lainnya.rnKata Kunci : Ekstraksi, Pertambangan, Pengecualian.


Deskripsi Lain

ABSTRACTrnManagement of the mineral and coal mining industry must refer to Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Apart from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is Law Number 5 of 1999. In particular, the provisions in Article 51 are provisions which are "exceptions" "exemption" (exceptions). However, in Article 51 it turns out that this does not explain specifically, namely in the context of Article 50 the focus point is found to be vague in the phrase "Acts Agreements" to what is excluded in Article 50 of the Business Competition Law, well in the phrase "Implementing applicable laws and regulations ” in this case referring to statutory regulations of course has an understanding of the hierarchy of statutory regulations. Then Article 51 contains the phrase "Regulated by law". The benchmark for the implementation of this article is the law, so it is clear that Article 51 cannot be based on statutory regulations under the law. Then a question arises in this case whether there is a conflict in articles 50 and 51 because in article 50 it is allowed to be implemented based on the applicable laws and regulations while in article 51 it must be based on the law, from this explanation it is found that there is a ambiguity in both that article. This research uses a type of normative legal research, which was prepared using the literature study method and the approach used in this research is the statutory regulations approach. The results of this research are that the Management of Natural Resources, Mining Extraction, is an Excluded Object in the Business Competition Law on the grounds that the mining sector plays an important role in the basic needs of the people in general can be said to control the lives of many people. However, to be excluded included in the formulation of article 50 letter A and article 51 of the Business Competition Law, several requirements must be met follows, 1. Management of mining extraction natural resources must be based on statutory regulations; 2. The results of mining extraction can affect the economy of the Indonesian people; 3. The majority shareholder in a business entity is a national company (BUMN, BUMD and business entities appointed based on law the government). If you cannot fulfill these requirements then strict action can be taken under the Business Competition Law if it causes losses to the people through monopolistic methods other unfair business competition.rnKeywords: Extraction, Mining, Exclusion.

• ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM EKSTRAKSI PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT